Urgensi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Kholilur Rahman.
Oleh : Kholilur Rahman*

maduraindepth.com – Menyambut pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, masing-masing Bawaslu kabupaten/kota mulai membentuk Sentra Penegakan Hukum Tepadu (Gakkumdu) dalam rangka meningkatkan pola kerjasama antara tiga instansi baik itu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 38 UU Pemilu bahwa Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penegakan tindak pidana Pilkada. Dalam Pasal 477 UU Pemilu menyebutkan “bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.


Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjadi penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana Pemilu?

Menurut hemat penulis Gakkumdu mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum (law enforcement) baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan, karena dalam wadah Gakkumdu selain Bawaslu juga terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan pada Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu.

Ketiga instansi di atas yang mengikat dirinya dalam wadah Gakkumdu, harus merupakan “subsistem” yang mendukung “total sistem” proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan yang menyeluruh di Pilkada 2020. Prof. Ahmad Ali dalam bukunya (Menguak Tabir Hukum), memberikan sedikit pemahaman bahwa dalam suatu sistem tidak menghendaki adanya konflik di dalam tubuhnya dan/atau tidak boleh terjadi overlapping (tumpang tindih). Dalam hubungan ini, Van Vollenhoven menyatakan: “innerlijke samenbang waarin ieder nieuw problemzijn antwoord vindt.”

Baca juga:  Bias Pandemi dan Kultur Baru Kita

Tonton Video

Untuk itu, dalam menyamakan pemahaman antara tiga instansi dalam Gakkumdu, secara bersamaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung meneken Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ratio legis dari pembentukan Gakkumdu ini adalah prinsip saling koordinasi sebagaimana telah digariskan dalam integrated criminal justice system, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
Prinsip saling kontrol di atas adalah pengawasan saling ceking antara instansi penegak hukum seperti halnya yang dijumpai dalam KUHAP. Dengan dibentuknya wadah Gakkumdu yang terdiri Bawaslu, Penyidik Polri dan Penuntut Umum akan mempermudah jalinan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum pelanggaran tindak pidana Pemilu, baik saling ceking antara instansi penegak hukum maupun dalam bentuk Built in control yang merupakan pengawasan dengan sendirinya ada pada setiap struktur organisasi.

Apa Urgensinya?

Gakkumdu dalam kewenangan penegakan tindak pidana Pemilu harus menjalin sinergisitas antara pene