maduraindepth.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Dalam aksinya mereka membawa tuntutan tentang adanya pungutan liar (Pungli) di tingkat pendidikan.
Koordinator Aksi, Samsul Hadi menyampaikan, bahwa pihaknya sudah bersepakat dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan tentang pemberantasan pungutan liar (Pungli) di tingkat SMPN/MTsN sederajat dan SMKN/SMAN. Namun, kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.
“Sebagaimana kasus yang menjadi aduan masyarakat Bangkalan terhadap PMII Bangkalan terdapat kasus Pungli jual beli atribut sekolah. Ada beberapa sekolah yang melapor kepada PMII Bangkalan tentang pungutan liar diantaranya; SMAN Arosbaya, SMKN Tanjung Bumi, SMAN Kamal , SMPN Arosbaya, SMPN2 Bangkalan serta MTsN Bangkalan,” tuturnya, Selasa (31/10).
Dalam aksinya, sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan pihak keamanan. Pasalnya para pendemo memaksa masuk ke kantor Pemkab Bangkalan untuk menemui PJ Bupati Bangkalan, Arief M Edi. Tapi sayangnya orang nomor satu di Bangkalan itu tidak berada di ruangannya.
Dalam kesempatan tersebut, Samsul menyampaikan beberapa tuntutan kepada PJ Bupati Bangkalan, diantaranya pembenahan sektor pendidikan; menindak tegas Kadis/PLT Dinas bersangkutan, Kacab Pendidikan dan Kemenag Bangkalan.
“PJ Bupati Bangkalan harus menghentikan jual beli seragam dengan harga tidak wajar dalam bentuk kebijakan yang sah, PJ Bupati Bangkalan harus mendorong terciptanya transparansi di lingkungan tata kelola sekolah, PJ Bupati Bangkalan harus memanggil pihak terkait dalam rangka melakukan koordinasi terkait kebobrokan pendidikan Bangkalan dengan melibatkan PMII Bangkalan dan PJ Bupati Bangkalan harus memberikan beasiswa kepada siswa tidak mampu,” pungkasnya. (RM/AJ)
