Tuding Penyaluran BLT DD Tidak Terbuka, Demonstran Desak Kepala DPMD Sampang Mundur

DPMD Sampang BLT DD
Gabungan LSM di Sampang saat mendemo DPMD setempat. (Foto: RIF/MI)

maduraindepth.com – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sampang mendemo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Selasa (9/6). Demonstrasi digelar karena mereka menilai ada kejanggalan dalam realisasi/penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) DD di Kota Bahari.

Pantauan di lapangan, ada sebanyak lima LSM yang terlibat dalam demo tersebut. Yakni Jatim Coruption Watch (JCW), Madura Development Watch (MDW), Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), GMBK dan Generasi Peduli Negeri (GPN).


Saat demo berlangsung, massa mendesak Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah mundur dari jabatannya. Mereka menuding, DPMD tidak terbuka dalam penyaluran BLT DD.

Mereka juga menilai DPMD tidak becus dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Sampang. Sebab DPMD tidak mengindahkan PermenDesa nomor 6 tahun 2020, tentang perubahan PermenDesa nomor 11 tahun 2019 yang mengatur tentang prioritas penggunaan anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid -19.

Lima gabungan LSM di Sampang itu mendesak agar DPMD terbuka terkait data penerima BLT DD. Tak segan, mereka juga meminta Bupati Sampang memecat Malik Amrullah.

“Lebih baik kepala DPMD Sampang mundur, daripada melukai hati rakyat,” ucap Ketua LSM JCW Kabupaten Sampang, H. Tohir.

Senada, pegiat MDW Farida berharap Bupati Sampang segera mengevaluasi kinerja kepala DPMD Sampang, Malik Amrullah.

Baca juga:  Mensos Risma Kunjungi Lokasi Longsor Pamekasan dan Salurkan Bantuan, Berikut Nominalnya

“Kami berharap Bupati Sampang segera mengevaluasinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah menanggapi tudingan para demonstran. Dia berdalih, pencairan BLT DD yang ditengarau tidak sesuai dengan aturan tersebut lantaran sebagian desa tidak menghendaki pencairan tunai, karena dianggap berisiko.

Sebab, kata Malik, tidak mungkin dengan waktu yang sangat singkat bisa menerbitkan buku rekening. Namun demikian, terkait polemik BLT DD tersebut, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Bank.

“Ada 18 desa tidak mau pencairan tunai, mintanya pakai rekening, padahal data sudah lengkap, itu sangat berisiko. Kalau menunggu rekening, pencairannya setelah hari raya,” dalihnya.

Malik megungkapkan, sehubungan dengan data, hampir di semua desa ditarik oleh desa demi perbaikan. Pihaknya menargetkan dalam pekan ini semua data harus masuk.

“Data ditarik oleh pihak desa demi perbaikan, bukan kami tidak mau memberi data itu,” tandasnya. (RIF/MH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here