maduraindepth.com – Kabar di balik permainan tera di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bangkalan, nampaknya disikapi serius oleh legislatif. Internal Komisi B DPRD Bangkalan itu tidak ingin masyarakat terkecok dengan permainan alat ukur untuk pengisian BBM itu.
“Butuh tim ahli khusus, apakah tera di sejumlah SPBU sesuai dengan akurasi ukuran yang sesuai aturan yakni dengan membaca takaran literan yang diberikan kepada konsumen,” kata Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Asis.
Pelibatan tim ahli khusus, kata Asis, harus dilakukan secara masif oleh pemerintah. Misalnya saat melakukan inspeksi mendadak, sosialisasi, dan tinjauan investigasi. Artinya, hal demikian dilakukan tanpa sepengetahuan SPBU. Sebab apabila rencana ini diketahui, tera apakah diubah atau tidaknya, bakal diubah normal.
“Jadi harus diam-diam, agar mengetahui dimana saja yang berlaku serius atau tidak,” kata dia.
Sebelumnya, legislatif meragukan kinerja ekskutif. Sebab dalam setahun pemerintah hanya menyalurkan satu kegiatan program monitoring dan tera ulang SPBU. Padahal sedikitnya ada 12 SPBU yang tersebar di Kota Dzikir dan Sholawat.
Persoalan mengantisipasi indikasi kecurangan di tera SPBU, Kepada Dinas Perdagangan Bangkalan Budi Utomo tidak akan menampik apabila ada laporan. Menurut dia, tera ulang BBM SPBU dimainkan pada pompa mesin BBM.
Apabila itu nyata dilakukan, pihaknya menyiapkan sanksi. Baik dari sanksi teguran, peringatan, hingga penyegelan nozzle. “Agenda monitoringnya hanya sekali. Kalau ada laporan (kecurangan tera SPBU, red) nanti akan disidak langsung,” kata Budi.
Anggaran kegiatan monitoring tersebut kurang lebih Rp77 juta. Angka tepatnya Rp77.227.050. Monitoring akan melibatkan pihak tertentu dan semua elemen pemilik usaha SPBU. Kemudian akan disampaikan perihal pentingnya menjaga akurasi pengisian BBM SPBU. (NR/MI)
