maduraindepth.com – Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga mencapai Rp 35 Miliar. Kondisi itu membuat pemerintah daerah terpaksa menghapus tunjangan pegawai di Kota Dzikir dan Shalawat.
Plt Bupati Bangkalan, Mohni menyampaikan, bahwa semua daerah harus siap memutar otak untuk menutupi defisit. Dia menyebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan itu. Misalnya, melakukan penghapusan pada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.
“Saat ini APBD Pemkab Bangkalan mengalami defisit anggaran. Oleh karena itu, plafon anggaran untuk tunjangan pegawai kami hapus,” tuturnya, Jumat (1/9).
Menurut dia, pihaknya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. “Tetapi, kami tetap mengedepankan kepentingan yang langsung berdampak pada masyarakat, yang menjadi prioritas tetap kami laksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Efendi mengatakan, bahwa pemangkasan anggaran terjadi di semua instansi. Sehingga defisit anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
*Defisit anggaran yang kita alami sekarang ini, mencapai Rp 35 miliar, sehingga harus memutar otak untuk menutupi kekurangannya pada perubahan anggaran keuangan (PAK) ini,” jelasnya.
Meski begitu, kata Efendi, defisit yang terjadi sudah mampu ditangani dengan cara melakukan pemangkasan di semua instansi. Bahkan, di lembaganya, dikurangi lebih dari Rp 3 miliar.
“Semua kegiatan fisik dari DAK sudah tidak ada lagi setelah perubahan ini, yang sebelum PAK saja harus segera dikontraktualkan agar segera bisa dilakukan penyerapan,” pungkasnya. (RM/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya DI SINI
