maduraindepth.com – Sekitar 2000 petani garam yang tergabung dalam Forum Petani Garam Madura (FPGM), Rabu (4/9/2019) pagi berangkat ke kantor pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Mereka akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dianggap lamban menangani permasalahan garam di Madura.
Moh Yanto, ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Kabupaten Sampang menyampaikan, ada tiga tuntutan petani garam Madura (Tritura) yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yaitu;
Pertama, MoU antara pemprov dengan Petani Garam di depan Menteri Perindustrian untuk menyerap garam rakyat garam 1 juta 100 ribu ton per Juni 2019 sampai 2020. “Tapi kenyataannya perusahaan ingkar janji. Artinya dia sehari buka, tiga hari tutup. Sedangkan produksi di bawah makin menumpuk. Itu yang membuat kami resah. Sedangkan kami butuh operasional untuk memproduksi garam,” ucapnya.
Kedua, lanjut Yanto, soal impor garam. Bagaimana pemerintah mengatur regulasi tataniaga garam. Garam impor untuk industri sementara garam rakyat untuk konsumsi. “Ya diaturlah jangan sampai garam impor masuk ke ranah konsumsi. Ada indikasi masuk karena perusahaan yang importir itu ogah-ogahan menyerap garam rakyat karena dia banyak stok garam impornya,” lanjut Yanto.
Ketiga kata dia, masalah penyerapan dan harga. Menurut Yanto, hal itu sekarang sudah berubah menjadi harga diri, karena Madura dikatakan garamnya jelek. “Makanya kami bawa garam. Akan kami buktikan ini loh garam Madura tidak seperti yang dikatakan Presiden,” tegasnya.
Pihaknya tidak mau tahu siapa yang menyiapkan sampel garam madura waktu pernyataan presiden di Kupang NTT beberapa waktu lalu. Apakah panitia atau presiden.
“Cabut pernyataan presiden itu. Enggak benar itu. Makanya kami mengundang presiden untuk panen garam bareng disini (Madura),” pungkasnya. (AW)