maduraindepth.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan nota penjelasan bupati terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dan nota pengusulan empat raperda inisiatif, serta penyampaian rekomendasi panitia kerja (Panja) LHP BPK anggaran 2022. Sidang berlangsung di Aula Paripurna DPRD Sampang, Senin (26/6).
Rapat itu dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wakil Bupati Abdullah Hidayat, Ketua DPRD Sampang Fadol, bersama Waki Ketua I, II, III DPRD. Termasuk Forkopimda, Sekda Yuliadi Setiyawan, Anggota DPRD, OPD dan Camat se Kabupaten Sampang.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Amin Arif Tirtana. Rapat itu diawali dengan pembacaan hasil nota penjelasan Bupati dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sampang.
Anggota DPRD Sampang Fraksi PPP, H Muji menyampaikan, dari hasil musyawarah pandangan bupati terhadap dua raperda yakni, rancangan Perda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. Kemudian, raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan 2022 hingga 2037.
“Dua raperda yang disampaikan Bupati Sampang. Banmus DPRD mengapresiasi, dan berharap ke depan pengelolaan anggaran tetap proporsional dan transparan, serta adanya raperda kepariwisataan bisa meningkatkan PAD untuk Sampang,” ujarnya.
Setelah itu, sidang paripurna DPRD dilanjutkan dengan pemaparan Bupati Sampang Slamet Junaidi atas usulan empat raperda inisiatif. Meliputi, raperda tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, raperda tentang kerja sama daerah, raperda tentang investasi pemerintah daerah, dan raperda tentang perubahan perda nomor 5 tahun 2019, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Mengusulkan raperda inisiatif ini untuk kemajuan Sampang, dimana empat raperda ini berhubungan langsung dengan investor. Maka, dengan banyaknya investor masuk ke Sampang, akan memberikan dampak baik, khususnya peningkatan PAD, serta angka pengangguran dapat menurun dan terkikis,” paparnya.
Kemudian, sidang dilanjutkan dengan agenda penyampaian rekomendasi Panja LHP BPK tahun anggaran 2022, dalam hal ini disampaikan Ubaidillah dari Fraksi Golkar. Dia berharap, setiap kinerja OPD lebih ditingkatkan lagi dalam, terutama soal manajerial keuangan agar tidak menjadi temuan BPK.
Dia menyebut, prestasi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali atas laporan keuangan pemerintah daerah pada anggaran 2022 patut diapresiasi semua pihak. Termasuk perlu dukungan semua elemen guna mempertahankan predikat tersebut.
“Kami berharap OPD lebih transparan lagi dan mengelola secara profesional dalam laporan keuangan, kami juga meminta Inspektorat ikut memantau, lalu segera eksekusi jika ada temuan, supaya meminimalisir temuan-temuan BPK,” pungkasnya. (Alim/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Di Sini
