maduraindepth.com – Warga Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, kecewa dengan proyek beronjong yang terbengkalai. Proyek yang didanai dari Dana Desa (DD) tahap I tahun 2024 itu hingga kini tak kunjung dikerjakan, meski anggaran sudah cair.
Atas dasar itu, Komisi I DPRD Sampang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada Kamis (13/2/2025) kemarin. Melalui Sidak ini wakil rakyat mengungkap sejumlah kejanggalan yang memicu kemarahan warga.
Salah satu warga, inisial A (45), mempertanyakan transparansi dan manfaat proyek ini. “Katanya ada proyek beronjong, tapi sampai sekarang tidak ada yang dibangun. Kalau memang uangnya sudah cair, kenapa tidak ada realisasi?,” keluhnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek ini seharusnya dibangun di lokasi tertentu sesuai perencanaan awal. Namun, tanpa sepengetahuan warga, lokasi proyek dipindah ke lahan milik seseorang, yang akhirnya memicu penolakan.
Akibatnya, proyek mangkrak dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami sebagai warga tidak pernah diberi tahu kalau lokasinya dipindah. Tiba-tiba saja proyek ini tidak jalan, dan yang rugi tetap masyarakat,” ujar S, warga lainnya.
Temuan Komisi I DPRD Sampang
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim menilai proyek ini tidak bermanfaat karena dibangun di lokasi yang tidak strategis. “Beronjong ini malah membelah sawah warga, bukan di tepi sungai atau daerah rawan longsor. Jelas ini tidak ada manfaatnya,” tegasnya.
Saat melakukan sidak ke lokasi, pihaknya ditemani Pj Kades Margantoko dan apel. Hasilnya, lokasi proyek tersebut tidak sesuai perencanaan.
Salim mengungkap, ada dua titik yang dikerjakan. Saat sidak, penetapan lokasi proyek tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.
Salim memaparkan, saat ditanya kenapa lokasi proyek tidak sesuai perencanaan, pihak pemerintah desa (Pj Kades Margantoko) yang saat ini menjabat tidak bisa memberikan penjelasan.
Pj Kepala Desa Margantoko, Moh. Nasir, justru mengaku tidak tahu detail proyek ini, termasuk besaran anggarannya. “Saya baru menjabat, jadi tidak tahu soal proyek ini,” katanya singkat.
Jawaban tersebut semakin membuat warga geram. “Kalau kepala desa saja tidak tahu, siapa yang bertanggung jawab? Kami butuh penjelasan, jangan sampai ini jadi proyek fiktif,” ungkap M, seorang warga dengan nada kesal.
Warga berharap ada tindakan tegas dari pemerintah dan DPRD agar proyek ini segera dituntaskan dan penggunaan Dana Desa lebih transparan. Mereka tidak ingin kasus serupa terus berulang dan merugikan masyarakat (Pur/MH)
