Polemik Pencairan Honor Guru Ngaji di Sampang Harus Vaksin

Guru Ngaji Sampang
Ilustrasi santri sedang tadarus membaca Al-Qur'an di dalam Masjid. (FOTO: muhlis/MI)

maduraindepth.com – Vaksinasi Covid-19 sebagai syarat pencairan honor guru ngaji dan bantuan sosial marbot di Kabupaten Sampang tahun 2021 menjadi polemik. Pasalnya tidak semua guru ngaji di Kota Bahari setuju dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Dalam surat edaran (SE) yang diterbitkan Skretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang dengan nomor 460/327/434.012/2021 ada dua poin penting yang disampaikan. Berikut dua poin yang tertuang dal SE yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Yuliadi Setiyawan, tertanggal 19 Juli 2021:


  1. Pelaksanaan pencairan honor guru ngaji dan bansos marbot secara serentak dilalukan setelah peluncuran resmi oleh Bupati Sampang.
  2. Persyaratan pencairan bagi penerima honor guru ngaji dan bansos marbot dengan menunjukkan buku tabungan dan bukti sudah divaksin.
Tidak Semua Guru Ngaji Mau Divaksin

Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Sampang Rahmatullah menegaskan, tidak semua guru ngaji di Kabupaten Sampang setuju dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui persyaratan tersebut kurang tepat.

Rahmatullah mengaku pihaknya setuju dengan upaya pemerintah daerah melakukan vaksinasi massal untuk mencegah penularan Covid-19. Tapi pihaknya meminta upaya yang dilakukan jangan sampai ada kesan pemaksaan

Apalagi vaksinasi dikaitkan dengan persyaratan pencairan honor guru ngaji. Dia menilai hal itu terkesan pemerintah daerah memaksa masyarakat untuk divaksin.

Baca juga:  62 Unit Aset Akan Dilelang Secara Online

“Itu namanya bukan lagi berangkat dari kesadaran dan kemauan sendiri. Masyarakat tidak mau divaksin lantaran alasannya macam-macam, punya penyakit bawaan, faktor usia ada juga fobia takut dengan jarum suntik, dan yang tak kalah banyak adalah mereka yang termakan berita hoax (bohong) bahaya vaksin,” ujar Rahmatullah, Sabtu (7/8).

Dia menyarankan pemerintah daerah, khususnya Satgas Covid-19 Sampang, untuk terus berupaya melakukan sosialisasi manfaat vaksin untuk tubuh. Bukan dengan cara-cara yang terkesan memaksa masyarakat untuk disuntik vaksin.

Dia mencontohkan upaya pemaksaan yang dilakukan pemerintah daerah. Seperti yang mewajibkan guru ngaji dan marbot menunjukkan kartu vaksin jika honornya mau dicairkan.

“Bahkan di beberapa kasus seperti pelayanan pembuatan SIM harus vaksin, banyak yang mengkritik karena memang tidak ada kaitannya antara vaksin dengan administrasi,” ungkapnya.

Belum lagi dampak ekonomi yang terasa oleh masyarakat akibat perpanjangan PPKM. Masyarakat yang dalam strata ekonomi menengah ke bawah seperti PKL, tukang angkot dan guru ngaji merasakan betul dampaknya.

“Bantuan dana honor ngaji sebesar Rp 1 juta dalam satu tahun itu sangat membantu dalam menunjang perekonomian para kyai dan ustad,” imbuhnya.

Koordinator Guru Ngaji: Kyai Banyak Kecewa

Hal senada juga disampaikan Koordinator Guru Ngaji Kecamatan Torjun Ghozali. Dia mengatakan mayoritas para ustad dan kyai yang umurnya 50-an ke atas merasa takut divaksin. Hal itu disebabkan banyak kabar yang menakutkan, apalagi sebagian ada yang mempunyai riwayat penyakit.