Pimpin Musrenbang di Kecamatan Sampang, Abdullah Hidayat: Gunakan Dana Sebaik Mungkin

0
73
Musrenbang RKPD
Suasana Musrenbang RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 di Kecamatan Kota. (Foto: RIF/MI)

maduraindepth.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021. Kegiatan dengan tema “penguatan kontributor sektor unggulan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menuju Sampang hebat bermartabat” tersebut digelar di Kantor Kecamatan Kota, Rabu (12/2/2020).

Musrenbang RKPD tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Sampang H. Abdullah Hodayat. Turut hadir, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sampang beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat.

Abdullah Hidayat mengatakan, pada tahun ini sudah ada dana perimbangan. Selain ada dana desa (DD) juga ada dana kelurahan (Dakel). Sehingga melalui dana tersebut dia berharap Kabupaten Sampang bisa lebih maju.

“Dalam Musrenbangcam ini, yang paling utama adalah evaluasi tentang apa yang telah kita kerjakan di tahun sebelumnya, dan memberikan hasil yang lebih maksimal di tahun selanjutnya. Kita harus menyempurnakan, apa yang belum dilaksanakan maka harus dilaksanakan lebih baik pada tahun ini,” ujar H. Ab sapaan karib Wabup Sampang.

Dia juga menyinggung Desa Pulau Mandangin. Dia menyebutkan, desa yang berada di kepulauan tersebut mendapat bantuan khusus sebesar Rp 1 miliar.

“Maka mari kita gunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin agar tercipta Desa Mandangin Hebat Bermartabat,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Sampang, Yudhi Adidarta Karma menyampaikan, Musrenbagcam merupakan forum antarpemangku kepentingan perangkat daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan program Tahun 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Yudhi juga mengusulkan pembangunan kantor Kecamatan Sampang. Pasalnya, kata dia, saat ini kondisinya kurang baik, apalagi jika musim hujan akan mudah digenangi air.

Yudhi mengungkapkan, kantor kecamatan dibangun sekitar tahun 1990-an. “Selama ini hanya rehab, itu pun kalau ada anggarannya, dan semua itu tergantung Pemkab, kami hanya sebatas mengusulkan,” ungkapnya.

Menurutnya, semua usulan desa dan kelurahan merupakan prioritas. Namun pihaknya akan memilih yang paling prioritas sesuai dengan hasil musyawarah.

“Ada tiga bidang, dalam skala prioritas, bisa lebih dari dana anggaran, entah itu cukup atau tidak, karena kami memiliki PIK, yang anggarannya Rp 2,9 miliar. Kalau itu cukup ya selesai,” pungkasnya. (RIF/MH)