Lantik 11 Pejabat, Ini Pesan Bupati Pamekasan

Bupati Baddrut Tamam saat melantik pejabat administrator di Peringgitan Dalam Mandhapa Agung Ronggosukowati, Selasa (10/8) siang kemarin. (FOTO: Umarul Faruk/MI)

maduraindepth.com – Bupati Baddrut Tamam melantik 11 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pelantikan berlangsung di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Selasa (10/8) siang kemarin.

Sebelas pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya tersebut masing-masing Mohammad Jasin sebagai Camat Kadur, Hoirur Rohman sebagai Pj. Camat Galis, Indrayati sebagai Kabid Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,  dan Abdul Fata sebagai Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.


Kemudian, Helda Yusita sebagai Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Agus Wijaya Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Imam Hidajad, Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindag, Sri Wahyuni Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Sri Puji Harijani Kabid Pengembangan Budaya Baca dan Pelestarian Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Eddy Suryanto sebagai Kabid Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan terakhir adalah Rifki sebagai Sekretaris Kantor Kecamatan Pakong.

“Hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan pelantikan terbatas. Sebetulnya, rencana pelantikan bukan hari ini, tetapi di akhir Agustus sekaligus serentak. Tetapi, tiba-tiba ada saudara kita sekretaris Camat Galis wafat, ditambah lagi setelah itu camatnya pensiun. Sehingga, ada kekosongan jabatan,” ujar Baddrut Tamam dalam sambutannya.

Baca juga:  Resmi Dilantik, Bupati Sampang Dorong KONI Lebih Progresif dan Inovatif

Kata Baddrut Taman, kekosongan camat akan berakibat fatal terhadap tata pemerintahan di tingkat kecamatan. Sebab, camat memiliki tugas besar untuk berkoordinasi serta konsolidasi dengan semua stake holders. Tentu kekosongan tersebut menuntutnya untuk segera terisi agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menuturkan, dirinya didatangi beberapa pejabat yang meminta untuk pindah kepada jabatan yang dianggapnya lebih santai dan tidak berisiko tinggi. Tentu, menurutnya, permintaan tersebut tidak masuk akal, bahkan bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan aparatur sipil negara (ASN) yang malas bekerja.

“Dari sekian pertanyaan yang saya sampaikan, ada sebagian jawaban yang tidak rasional. Ingin lebih santai pak, enak sekali ingin lebih santai, kenapa tidak mengajukan pensiun dini kalau ingin santai, kan santai. Gajinya dapet, sebagai ASN tetap dapet. Semua kehidupan ini penuh dengan risiko,” tegasnya.

Dia mencontohkan,