maduraindepth.com – Sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Desa Mandangin, Kecamatan Sampang datangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat, Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Alasan kedatangan belasan KPM itu untuk mempertanyakan kejelasan bantuan PKH.
Sebab, selama dua tahun terakhir 14 PKM itu tidak menerima bantuan. Sedangkan sebelumnya selalu menerima tanpa ada gangguan apapun.
Kedatangan, 14 PKM itu ke kantor Dinsos Sampang didampingi Asnawi, salah satu aktivis LSM Garda Kawal Sampang (GKS) yang juga merupakan putra daerah setempat.
“Iya, kami pertemukan mereka dengan koordinator PKH Kabupaten maupun operator, supaya bisa tahu kendala selama ini terjadi yang berakibat pada 14 KPM ini tidak menerima PKH,” ujarnya dikonfirmasi, Kamis (4/5).
Pihak menegaskan, akan terus mengkawal persoalan ini, sebab menurutnya rata-rata KPM ini secara ekonomi termasuk kategori kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan sosial ini.
“Tidak hanya ini saja, kami dampingi sampai menemukan titik terang, dan 14 KPM ini bisa terima kembali bantuan PKH seperti sebelumnya. Apalagi, kami yakin masih banyak lagi yang seperti ini, jadi kami perlu melihat dan memperjuangkan yang lain, ” jelasnya.
Sementara saat dihubungi, Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Sampang, Nanang menerima keluhan dan meminta agar 14 KPM itu menunjukkan Kartu Keluarga (KK), guna dikroscek kembali sesuai data yang ada.
“Kami kroscek ulang, selanjutnya pihak operator sudah memberikan penjelasan secara detail, apa penyebab mereka tidak menerima bantuan PKH, meski sebelumnya 14 PKM itu lancar menerima bantuan,” terangnya.
Hal sama juga disampaikan, Operator PKH Dinsos Sampang Moh. Fathurrosi bahwa, ada sejumlah kendala teknis yang menyebabkan para KPM ini belum bisa mendapat bantuan, seperti tidak padannya identitas kependudukan yang dimiliki, dengan data di Dispendukcapil.
Selain itu, kata Rosi juga tidak masuknya salah satu anggota keluarga di Dapodik. Terlebih saat ini kata dia, Kemensos RI sedang berupaya untuk meluruskan data yang ada.
“Selain terkendala teknis, maka perlu bersabar, karena dalam data sudah tertera ada yang menunggu proses. Selain itu, kendala tertukarnya ATM antar anggota kelompok dengan nama sama, tapi NIK berbeda,” ungkapnya.
Salah satu KPM asal Desa Mandangin Hoswah mengaku, kalau dirinya sudah memahami dan mengetahui secara jelas pokok permasalahan, tersendatnya bansos tersebut.
“Saran dari pihak Dinsos ini jelas, namun kami tetap menelusuri jika memang ATM untuk pencairan PKH tertukar dengan kelompok KPM lain,” tandasnya. (Alim/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Di Sini
