maduraindepth.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini, Jumat (28/10), agenda rapat membahas tentang Penyampaian Penetapan Propemperda 2023 dan Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi atas Raperda RAPBD 2023, serta jawaban bupati terhadap PU tersebut.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana. Dia mengatakan, rapat kali ini sudah yang ke-18, hari kedua masa sidang keempat penyampaian penyerapan Propemperda 2023.
“Ini merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya, membahas Raperda RAPBD 2023, dan empat Raperda usulan serta tiga Raperda inisiatif yaitu, di tingkat pimpinan, pimpinan fraksi-fraksi, dan badan musyawarah,” ujarnya saat memimpin rapat.
Fraksi Gerindra diwakili Alan Kaisan menyampaikan PU terkait RAPBD 2023. Dia menyebut pendapatan daerah dalam RAPBD 2023 lebih kecil alias menurun sebesar Rp 347 miliar dibanding tahun sebelumnya. Padahal PAD dalam perubahan anggaran 2022 sebesar Rp 1,838 triliun.
“RAPBD pada 2023 hanya dianggarkan Rp 1,490 triliun,” ujarnya.
Sementara PAD pada anggaran 2023 sudah mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Dimana pada 2021 PAD Sampang sebesar Rp 135 miliar lebih. Sedangkan di 2022 sebesar Rp 173 miliar lebih.
“PAD tahun 2023 sebesar Rp 193 miliar lebih, jadi Fraksi Gerindra berharap pemerintah kabupaten Sampang tetap konsisten untuk terus memicu kenaikan PAD di setiap tahunnya,” kata Alan.
Menurutnya, PAD adalah nyawa Kabupaten Sampang yang sesungguhnya. Sebabnya dia memberi catatan agar PAD meningkat tiap tahunnya.
Alam merekomendasikan pemerintah daerah agar berupaya mengoptimalisasi penerimaan PAD melalui penerapan sistem online penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, manajemen data PAD juga harus dibenahi.
Selain itu, peningkatan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus digaungkan. “Ini penting, adanya koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah bersama instansi terkait di tingkat kota maupun provinsi sendiri,” ucapnya.
Dalam nota penjelasannya, Wakil Bupati Sampang, Abdullah Hidayat menyebut, secara umum total pendapatan daerah memang dianggarkan sebesar Rp 1,490 triliun. Angka itu memang lebih kecil dibanding yang tertuang dalam PAPBD 2022.
Abdullah Hidayat menjelaskan, pendapatan dalam RAPBD 2023 lebih kecil karena belum mengakomodir pendapatan yang bersumber dari DAK dan bantuan keuangan Provinsi Jatim. Hal itu belum tertuang lantaran belum ada penetapan terhadap dua jenis pendapatan tersebut.
“Kita ketahui target PAD pada RAPBD 2023 sebesar Rp 193 miliar lebih, naik sekitar 16,8 persen dari target PAD 2022,” pungkasnya.
Sekadar informasi, rapat paripurna kali ini dihadiri oleh Wabup Sampang, Forkopimda, Kepala OPD dan anggota DPRD setempat. Rapat berlangsung sukses dan lancar hingga selesai. (Alim/MH)
