Diduga Tumpang Tindih, Proyek Pokmas Tak Sesuai Harapan Bupati Sampang

1
358
Pekerja sedang mengerjakan proyek Pokmas di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan/Kabupaten Sampang. (Foto: RIF/MI)

maduraindepth.com – Proyek pembangunan pelengsengan di Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan/Kabupaten Sampang, diduga tumpang tindih. Pasalnya proyek senilai Rp. 200 juta bersumber dari dana hibah Provinsi Jawa Timur melalui Kelompok Masyarakat tersebut, tidak sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

Lurah Gunung Sekar, Ach. Wardi mengaku baru mengetahui bahwa pekerjaan tersebut milik warganya. “Itu kerjaannya Muhyi, saya baru tahu kemarin kalau proyek itu milik warga Aji Gunung, coba konfirmasi ke Muhyi selaku pelaksana,” terangnya saat dikonfirmasi, Kamis (15/01/) kemarin.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Muhyi mengaku dirinya hanya sebagai pelaksana dalam pekerjaan proyek Pokmas tersebut. Saat ditanya perihal pembuangan air yang letaknya lebih tinggi dari jalan, Muhyi menjelaskan bahwa hal itu untuk persiapan pembangunan rabat beton tahun 2021.

“Pembuangan air sengaja ditinggikan untuk persiapan pembangunan rabat beton di tahun 2021, sehingga apabila dibangun rabat beton sudah tidak perlu merusak pelengsengan untuk pembuangan air,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Muhyi menambahkan, pembuangan air sengaja dibuat secara zig-zag atas dan bawah dengan masing-masing berjarak 2 meter. Bahkan, kata dia, pihaknya melakukan pelebaran, sehingga tidak ada tumpang tindih.

“Intinya sudah sesuai RAB, dengan ketinggian 60 senti meter. Dan mengacu pada pembangunan box culvert di sekitar degranasda yang baru dibangun,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan demi terwujudnya pembangunan Sampang hebat bermartabat, di Tahun 2020 pihaknya akan melauncing program pembangunan prioritas dan kualitas. Hal itu diungkapkannya saat melakukan survei lokasi di Desa Batu Poro Timur, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu.

Dalam temuannya di lapangan, H. Idi, sapaan karib Bupati Sampang menyayangkan atas beberapa pembangunan pelengsengan atau tebing di beberapa lokasi yang menurutnya tidak sesuai manfaat.

“Kami akan tertibkan semua, kalau kontraktor itu tetap melakukan pekerjaan secara asal, berarti memang sudah karakter dan mindsetnya seperti itu,” kata H. Idi.

Ditegaskan Oleh H. Idi, kedepan pihaknya akan memanggil camat dan lurah untuk melakukan sosialisasi agar ada sinkronisasi program. Baik program Pemerintah Provinsi maupun program Pemerintah Daerah.

“Misalkan Pokmas, kalau jalan di sisi kanan dan kiri dibangun tebing atau pelengsengan lebih tinggi dari jalan, maka jalannya yang akan menjadi drainase. Karena tidak ada pembungan air, seandainya bersinergi dengan pemerintah daerah maka kami akan memberikan tempat dan ruang,” tegasnya. (RIF/MH)