maduraindepth.com – Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor Cabang Sampang. Ratusan massa itu menuntut pihak Bank segera mencairkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sejak tahun 2017-2018 tercatat ada 2.727 buku tabungan dan ATM yang mengendap di Bank BRI, jika dihitung jumlahnya mencapai Rp 7 Milyar.
“Seharusnya Bank BRI bekerja dengan profesional sebagai mitra penyalur dengan pihak Kementerian Sosial dan Pemkab Sampang,” ucap Tamsul, Koordinasi Aksi. Rabu (21/08/19).
Menurut ketua Madura Development Watch (MDW) tersebut, sebagai Bank penyalur, beberapa bulan terakhir BRI terlihat inkonsisten. Bank BRI ucap Tamsul, juga membuat Buku Tabungan plus ATM kepada sejumlah penerima manfaat tanpa sepengetahuan pendamping setempat dengan alasan adanya gesekan dari sejumlah masyarakat.
Dari beberapa masalah yang terjadi saat ini lanjut Tamsul, menunjukkan bahwa Bank BRI bukanlah mitra yang baik dengan Pemkab Sampang, bahkan terkesan mengambil manfaat dari program sosial tersebut.
“Ini kan aneh, tiba-tiba sebagian masyarakat dibuatkan Buku Tabungan dan langsung dicairkan,” ucap Tamsul.
Karena itu, ucap Tamsul, Aliansi Peduli KPS menuntut agar Bank BRI segera menyalurkan sisa Buku Tabungan penerima manfaat yang kini mengendap dan mengedepankan nasabah Bansos PKH.
“Pecat secara tidak hormat pegawai Bank BRI yang menjadi otak penahanan bantuan PKH, Bank BRI harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku di cabang ataupun disemua unit kerja,” tegasnya kepada awak media.
Tim Kemensos Turun Langsung
Sementara itu, utusan dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Anang Megacahyo mengatakan, pihaknya akan melakukan identifikasi atas beberapa kasus yang kini sedang terjadi. Sebab, dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun 2016, ada beberapa rekening yang tidak tersalurkan, sehingga hasil pertemuan tersebut masih dilakukan pemilahan.
“Diidentifikasi dulu mana yang masih memenuhi syarat disalurkan atau dikembalikan ke Kas Negara,” katanya.
Pihaknya langsung menerjunkan sejumlah tim dari Kemensos untuk survey langsung ke sejumlah lokasi di Kabupaten Sampang, salah satunya di kecamatan Omben. “Setelah kami kroscek ternyata ada beberapa KPM yang belum diterbitkan buku tabungan,” tambahnya.
Dijelaskannya, saat ini pihaknya sedang meneliti adanya pembuatan buku tabungan yang langsung disalurkan tanpa diketahui oleh pendamping yang bersangkutan, karena setiap unit kerja Bank BRI sudah memiliki SOP yang mengikat.
“Kalau di luar ketentuan, maka kami akan melayangkan rekomendasi kepada pimpinannya untuk ditindaklanjuti. Kami akui kalau SOP Bank penyalur sudah jelas, tapi memang ada beberapa petugas yang belum memahaminya,” pungkasnya. (AW)
