maduraindepth.com – Ratusan warga dari empat desa di Kabupaten Bangkalan mendemo kantor bupati setempat. Yakni Desa Kapor, Desa Perreng, Desa Dlambah Dajah dan Desa Patenteng.
Demonstran menyuarakan bahwa Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) Kabupaten Bangkalan tidak netral. Mereka menilai, dari sekian persoalan yang dihadapi rakyat Desa Perreng, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan TFPKD melepas tangan dan terkesan memihak terhadap calon incumben.
Korlap Aksi Desa Perreng Heri menuding adanya kecurangan fan indikasi transaksi politik uang yang dilakukan oknum TFPKD Kabupaten Bangkalan. Menurutnya hal ini menjadi bukti kuat bahwa Pilkades di beberapa desa bermasalah. Sehingga layak dan harus ditunda ke gelombang berikutnya.
Sebab itu, pihaknya mendesak Bupati Bangkalan untuk mengambil sikap tegas terkait adanya money politic yang ada di tubuh TFPKD. Sementara Pilkades Bangkalan sendiri direncanakan bakal digelar pada 2 Mei 2021 mendatang.
“TFPKD telah bertindak jahat, amoral, picik, dan tentu mengorbankan kepentingan Masyarakat,” ucap Heri, Selasa (27/4).
Sementara itu, kuasa hukum Desa Perreng dan Desa Kapor, Abdurrahman Tahir mengungkapkan pihaknya meminta Bupati R Abdul Latif Amin Imron selaku pucuk pimpinan di Kabupaten Bangkalan untuk menemui demonstran.
“Kami meminta bupati menemui kita, kami jangan dipimpong,” ujarnya saat berada di depan kantor Pemkab Bangkalan.
Pihaknya juga mengancam akan melakukan sandera terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan. Sikap ini sebagai bentuk kecaman terhadap bupati yang tidak ingin menemui pihaknya.
“Kita akan sandera pak Diet (Kepala DPMD) untuk menemani hingga bupati menemui kita,” tandasnya.
Sementara Kepala DPMD Bangkalan Diet hanya bisa mengangguk ketika kuasa hukum Desa Perreng dan Desa Kapor meminta dirinya untuk menemaninya.
“Iya,” singkat Deit.
