maduraindepth.com – Satuan Tugas (Satgas) Peduli Covid-19 PCNU Sampang mendatangi kantor DPRD setempat, Kamis (28/5). Kedatangan mereka dalam rangka memberikan masukan terhadap penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah yang dinilai masih amburadul.
Ditemui Ketua dan beberapa anggota DPRD Sampang lintas Fraksi, Tim Satgas NU Peduli Covid-19 PCNU Sampang yang dipimpin oleh Ketua Satgas Mas’udi Cholili meminta para wakil rakyat agar menyampaikan catatan penting terkait penanganan Covid-19 kepada pemerintah daerah.
Menurut Mas’udi Cholili, masukan yang disampaikan kepada anggota dewan, antara lain terkait pelayanan kesehatan, dampak ekonomi, sikap pemerintah pada masa new normal khususnya bagi pencari ilmu di lingkungan pesantren, pengelolaan data dan informasi yang sampai sekarang masih terkesan kurang transparan dan tidak selaras dengan gugus tugas Provinsi Jatim.
“Harapan kami itu, gugus tugas Kabupaten jangan hanya merilis saat ada penambahan kasus covid-19 saja, melainkan perkembangan hari demi hari kasus covid-19 di Sampang benar-benar tersampaikan kepada masyarakat, agar masyatakat itu juga tau tanpa harus bertanya-tanya lagi dan bukan malah menjadi potensi kegaduhan,” kata pria yang akrab dipanggil Ma’uk itu.
Soal pelayanan kesehatan, kata dia, pihaknya saat ini mengantogi informasi adanya pasien terkonfirmasi covid-19 asal Kecamatan Sampang kota yang diisolasi mandiri di rumah, bukan dilakukan isolasi khusus yang sudah disediakan oleh pemkab setempat.
“Walaupun isolasi mandiri sebenarnya diperbolehkan, cuma apakah ada jaminan kepada warga sekitarnya. Nah kami berharap ada solusi dari Pemkab agar segera menambah ruang isolasi baru jika alasannya ruang isolasi di BLK dan RSUD penuh, toh sebenarnya ada dana sekitar Rp 53 miliar bagi bidang kesehatan,” ungkapnya.
Pihaknya juga menilai penanganan terhadap dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga amburadul. Hal itu terbukti adanya ketidaksinkronan dan lemahnya koordinasi antara Dinas Sosial (Dinsos) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Sebab itu, pihaknya berharap dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp 87 miliar dapat dialokasikan kepada yang benar-benar berhak, termasuk guru ngaji, guru honorer yang dirumahkan ataupun lainnya agar tidak berupa sembako karena khawatir tumpang tindih dengan bantuan sembako lainnya.
“Kamipun mendukung jika DPRD menindaklanjutinya dengan cara dibentuk Pansus,” ujarnya.
Selain itu, Ma’uk juga menilai penerapan pencegahan penyebaran virus Corona di Sampang kurang maksimal, terbukti banyaknya warga yang terkesan masih enggan memakai masker sebagai salah satu cara pencegahan.
DPRD Janji Panggil Satgas Covid-19 Sampang
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sampang, Fadol mengungkapkan, aspirasi yang disampaikan Tim Satgas NU Peduli Covid-19 PCNU setempat diakuinya juga sejalan dengan aspirasi dan pembahasan di kursi legislatif. Bahkan pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada pihak eksekutif sebagai gugus tugas Covid-19 yang bertugas di tingkat Kabupaten.
“Karena aspirasi teman-teman PCNU sejalan dengan aspirasi kami, maka kami pun sebenarnya sudah menyampaikannya kepada Pemkab. Cuma memang ada informasi yang baru-baru ini adanya pasien terkonfirmasi covid-19 yang ditangani atau diisolasi di rumah dengan alasan dua tempat pelayanan ruang isolasi yang disediakan pemkab penuh.
“Makanya nanti kami akan tindak lanjuti informasi pasien konfirmasi covid-19 yang diisolasi mandiri di rumah dan bukan di ruang isolasi khusus. Nanti kami akan panggil tim satgas pemkab. Nanti kami juga akan minta gedung isolasi baru selain BLK dan RSU,” tegasnya.
Bahkan, Fadol mengaku bahwa anggota DPRD juga diminta untuk melakukan sidak ke gedung isolasi BLK dan RSUD untuk memastikan kapasitas dan pelayanan yang ada yang selama ini dikatakan dua ruang khusus isolasi tersebut penuh.
“Soal sidak, kami masih akan bahas dengan anggota,” ungkapnya.
Disisi lain, adanya pandemi covid-19 diakuinya juga menjadi pintu mengetahui adanya data-data amburadul karena ketidaksinkronan antara dua OPD. Data-data tersebut lanjut Fadol, bukan hanya dipakai saat pandemi saja, tapi bisa digunakan untuk mengelola data kemiskinan di Sampang.
“Kami berharap ada server data independen mendata dan mengelola data kemiskinan di Sampang. Karena kami meyakini, jika pendataan dan pengelolaan dilakukan dengan benar, maka pengentasan kemiskinan akan cepat teratasi dan turun dengan sendirinya. Dalam waktu dekat ini, selain tim satgas, kami juga akan panggil TAPD untuk menanyakan laporan periodik penggunaan anggaran Covid di Sampang,” tegasnya. (AW)
