Cerita Bupati Slamet Junaidi: Reformasi Birokrasi Hingga Kembangkan Potensi Desa di Sampang

Cerita Bupati Sampang Slamet Junaidi
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi. (FOTO: Shutterstock MI)

maduraindepth.com – Bupati Slamet Junaidi menyatakan komitmennya membangun Kabupaten Sampang lebih baik. Dalam dua tahun masa kepemimpinannya, ia mengaku telah banyak melakukan terobosan untuk memajukan tanah kelahirannya tersebut.

“Dari awal kami sudah berkomitmen untuk membangun Sampang lebih baik, niat ibadah dan lillahi ta’ala,” ujar H. Idi kepada wartawan maduraindepth.com, ditemui di ruang peringgitan tengah Pendopo Trunojoyo, Rabu (17/2) dini hari.


Setelah berhasil melenggang menuju Sampang satu melalui Pilkada Sampang 2018 lalu, ia resmi menjadi Bupati Sampang. Setelah dilantik, H. Idi langsung mengambil langkah cepat melakukan pembenahan di tubuh birokrasi.

Reformasi birokrasi menjadi opsi H. Idi untuk menciptakan good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Dalam hal ini, pihaknya melakukan mutasi jabatan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten dan sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya.

“Perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur,” katanya.

“Sehingga langkah awal kita bagaimana bisa mereformasi birokrasi, dan di suatu daerah mesinnya ada di birokrasi. Karena itu hal ini menjadi langkah pertama kita melakukan mutasi sesuai dengan kapasitasnya,” sambungnya.

Menariknya, H. Idi mengharamkan praktik jual beli jabatan dalam promosi dan mutasi jabatan saat melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, semua penataan birokrasi diatur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan.

Baca juga:  Vaksinasi Covid-19 Di Sumenep Dimulai Hari Ini

Mantan anggota DPR RI tersebut menegaskan, untuk menduduki jabatan di eselon dua, dirinya mewajibkan seorang Calon Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan lima inovasi program untuk mensejahterakan masyarakatnya.

“Hal ini kami berlakukan sebagai syarat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Setiap kepala OPD wajib hukumnya memiliki lima inovasi program, dan untuk itu kami akan terus melakukan evaluasi dan evaluasi,” tuturnya.

“Alhamdulillah birokrasi kita sudah jalan. Setiap OPD akan kita ajak lari, yang nggak mau maka akan kita amputasi. Ada jabatan eselon II yang sampai saat ini masih Plt, karena memang belum ada yang meyakinkan saya,” tegasnya.

Menurutnya, strategi ini sama dengan ilmu di kedokteran. Dimana dalam dunia birokrasi setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dengan OPD merupakan organ yang merupakan sebuah satu kesatuan.

“Jika ada salah satu organ yang sakit, kita obati dulu, kalau tidak bisa sembuh ya harus diamputasi,” tegasnya.

Kendati demikian, H. Idi menilai langkah yang diambilnya sebagai terobosan itu ternyata membuahkan hasil. Menurutnya, hal ini berimbas terhadap pelayanan yang diberikan OPD kepada masyarakat menjadi lebih singkat.

Keberhasilan itu ia contohkan dalam proses pengurusan atau pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Menurutnya, warga Sampang yang saat ini melakukan kepengurusan administrasi kependudukan dasar seperti KTP hanya dilakukan beberapa jam saja tanpa adanya pungutan liar (Pungli).