maduraindepth.com – Bupati Sampang H Slamet Junaidi mendesak Petronas berkomitmen membuat kerjasama nyata dengan Pemkab setempat. Hal itu disampaikan saat mengelar pertemuan dengan SKK Migas Petronas di Aula Mini kantor Bupati Sampang, Madura, Jawa Timur, Senin (7/10/2019) siang.
Bupati Slamet Junaidi menyampaikan, selama ini keberadaan Petronas di Sampang tidak bisa memberikan manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Padahal pengeboran yang dilakukan di Blok Pantura Sampang itu sudah berlangsung sejak enam tahun silam.
“Sejak 2013 sampai sekarang Petronas tidak ada kerjasama nyata dengan Pemkab Sampang,” jelas Bupati Slamet Junaidi kepada maduraindepth.com, Senin (7/10).
Lebih lanjut, Slamet Junaidi meminta pihak Petronas berkomitmen membentuk kerjasama nyata dengan Pemkab Sampang. “Saya minta kerjasama nyatanya dalam bentuk apa?,” ucapnya.
Kalaupun Petronas mengalokasikan dana CSR eksplorasi Migas, Slamet Junaidi mengharuskan pihak Petronas melakukan komunikasi dengan pihaknya. Hal itu harus dilakukan agar program Petronas tidak berseberangan dengan program Pemkab setempat.
Slamet Junaidi menegaskan, kerjasama nyata itu harus berupa pembagian deviden atau laba melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Kami cuma punya cita-cita menaikkan pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.
Disinggung soal sanksi yang akan diberikan jika Petronas tidak bisa memberi kontribusi nyata, Slamet Junaidi menegaskan tergantung pihak Petronas sendiri. “Kebijakan itu tergantung bagaimana itikad baiknya,” pungkasnya.
Jika Petronas Tidak Penuhi Tuntutannya, FKMSU: Kita Stop
Sementara itu, dalam pertemuan itu Forum Komunikasi Masyarakat Sampang Utara (FKMSU) menyampaikan somasi kepada pihak Petronas.
FKMSU mengancam jika tuntutan itu tidak diindahkan oleh Petronas maka pihaknya tidak segan-segan melakukan pemhentian terhadap kegiatan perusahaan asal Malaysia itu. “Kita bisa stop kegiatan itu,” tegas sekretaris FKMSU Zuhur.
Sementara itu, Presiden Petronas Indonesia Mohd Nazlee Rasol mengatakan pihaknya akan melaksanakan tuntutan yang disampaikan masyarakat. Namun tuntutan itu masih diproses di internal Petronas sendiri.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dan mendengar keluhan masyarakat setempat.
“Kita akan melakukan perbincangan dengan SKK Migas untuk memenuhi permintaan dan keluhan dari masyarakat setempat, mana yang harus dilakukan,” kata Nazlee. (MH/AW)
