maduraindepth.com – Asosiasi Nelayan Indonesia (ANI) Pamekasan, butuh penambahan kuota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (Solar) dan jenis BBM khusus penugasan (Pertalite) dari Pertamina melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai rekomendasi.
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Pamekasan, Moh Wardan AZ menyampaikan, pembahasan untuk kebutuhan BBM bersubsidi terhadap para nelayan telah dilakukan bersama pemerintah daerah dengan melibatkan Pertamina.
“Kami telah clear dengan pertamina terkait BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang dibutuhkan para nelayan di Madura, khususnya wilayah Kabupaten Pamekasan,” katanya, Rabu (8/11).
Sesuai rekomendasi, pihaknya telah mendapatkan petunjuk untuk membeli BBM bersubsidi di wilayah kerja SPBU yang dekat dengan para kelompok nelayan di Pamekasan. “Terpenting, jatah atau kuota BBM bersubsidi untuk nelayan tetap terpenuhi,” lanjutnya seusai melakukan pertemuan dengan Pertamina.
Sementara itu, Sales Brand Manager Pertamina, Unggul Adi Wibowo mengaku mendukung pendistribusian BBM bersubsidi untuk para nelayan di wilayah Pamekasan, dan Madura secara umum sesuai dengan peruntukannya.
Disebutkan, sektor-sektor yang berhak menerima pendistribusian sesuai dengan Peraturan Bahan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 2 tahun 2023. Meliputi, nelayan, pembudidaya ikan skala kecil, usaha mikro, pengguna secara langsung, Dinas Pertanian, transportasi motor tempel atau kapal kecil, Rumah Sakit Umum (RSU), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah ibadah, panti asuhan dan panti jompo yang membutuhkan genset.
“Detail kebutuhan BBM untuk nelayan, tetap disesuaikan dengan kapasitas mesin kapal dan masa operasi setiap hari. Jadi, mereka membeli dengan menggunakan jerigen dan diatur sesuai rekomendasi dan ketentuan,” ungkapnya pada Maduraindepth.com.
Unggul tetap memastikan ketersedian stok dan pelayanan terhadap konsumen pada kebutuhan BBM bersubsidi dan non subsidi pada sektor kendaraan yang disuplai dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Camplong, Kabupaten Sampang.
“Stok terjaga dan aman tanpa kekosongan baik pada tingkat TBBM maupun SPBU yang menerapkan sistem digitalisasi. Sehingga stok terpantau secara real time, daerah mana yang menjadi prioritas untuk pengiriman dari TBBM,” tuturnya. (Rafi/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya DI SINI
