maduraindepth.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan pelanggaran tahapan pengawasan logistik Pemilu 2024. Berlangsung di hotel PKPRI Kota Sampang, Rabu (20/12/2023), Rakor juga dihadiri 42 orang Panwascam dan 28 orang PPK.
Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sampang, Moh Romli mengatakan, rapat digelar sebagai upaya adanya mitigasi atau pencegahan sejak awal. Mulai dari pelipatan surat suara maupun kelengkapan logistik lainnya.
Menurut dia, langkah itu dilakukan agar saat pendistribusian dapat sesuai jumlah dan lokasi peruntukan. Termasuk harus tepat jumlah dan sasaran, sehingga kebutuhan logistik di setiap TPS dapat terpenuhi.
“Rakor digelar bersama Panwascam dan PPK agar mereka paham, cara penanganan dan regulasinya,” ucapnya.
Kemudian, lanjut Romli, adanya rakor itu agar saat proses pendistribusian tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ada pelanggaran administrasi dan etik. “Kita sudah melakukan pengawasan saat distribusi logistik ke gudang KPU, ada banyak logistik yang datang termasuk penyortiran logistik,” katanya.
Diterangkan, dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 itu harus tepat jenis, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat jumlah. Jika terjadi pelanggaran pihaknya akan melakukan penindakan.
“Dalam rakor ini titik tekan yang disampaikan yaitu, bagaimana cara menangani pelanggaran saat pendistribusian logistik, caranya sesuai dengan regulasi yang ada,” imbuhnya.
Romli mengingatkan kepada semua jajaran Panwascam untuk mengawasi dan memastikan, agar nantinya di gudang penyimpanan logistik Pemilu dari PPK hingga PPS di Sampang sudah sesuai standar dan prosedur. “Intinya pengawasan ini perlu agar kebutuhan logistik Pemilu 2024 nanti di setiap TPS bisa tercukupi sesuai peruntukannya,” pungkasnya. (Alim/*)
