maduraindepth.com – Pemerintah mengeluarkan bantuan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan tersebut berupa Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diserahkan langsung kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta.
Namun penerima tidak menerima bantuan tersebut secara utuh. Bantuan tersebut dipotong sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu.
Seperti yang dialami oleh Sadi. Warga Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan itu mengaku tidak menerima Banpres tersebut secara utuh. Karena dengan praktik pemotongan tersebut, menurutnya, sama halnya dengan merenggut hak pelaku UMKM di Pamekasan.
“Saya menyarankan untuk mengembalikan uang yang diambil, cuma seruan saya tidak direspon,” ucap Sadi, Kamis (22/10) kemarin.
Karena itu, Sadi mendatangi rumah salah satu wartawan di Pamekasan dengan membawa kabar terkait kelakuan oknum yang melakukan pemotongan Banpres tersebut. Tak hanya itu, dia juga membawa surat pernyataan dan foto kopi KTP penerima Banpres sebagai bukti.
“Tolong jika bisa kasus ini diproses agar tidak seenaknya orang-orang di bawah mempermainkan warga kecil,” pintanya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi Pamekasan, Abd. Fata mengaku kaget mendengar informasi adanya dugaan kasus pemotongan tersebut. Dia memastikan tidak ada intervensi terkait pemotongan tersebut. Karena bantuan langsung ditransfer ke rekening penerima.
“Kami memastikan tidak ada campur tangan dan keterlibatan pemerintah dalam dugaan pemotongan,” ucapnya saat dikonfirmasi.
“Karena Banpres ini bersifat online dan offline, sehingga sulit untuk dikendalikan lembaga pengusul,” tambahnya. (RUK/MH)
