Didesak Mahasiswa, DPRD-Pemkab Sampang Sepakat Menolak Omnibus Law

Tolak Omnibus Law: Seorang peserta aksi menyampaikan tuntutannya di hadapan ketua dan anggota DPRD Sampang, Jum'at (9/10). (Baz/MI)

maduraindepth.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang dan Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPRD setempat, Jum’at (9/10). Massa membawa empat tuntutan saat berorasi.

“Pertama, kami menolak keras UU Omnibus Law Cipta Kerja karena tidak menyejahterakan rakyat khususnya kaum buruh. Kedua, meminta DPRD Sampang menolak pengesahan UU Cipta Kerja,” ucap Hatman, Korlap aksi dalam orasinya.


Selain itu, pihaknya juga meminta DPRD Sampang membentuk lembaga hukum untuk melakukan judicial review. “Kami juga meminta DPRD Sampang agar mengirim tuntutan ini langsung ke DPR RI,” tegas aktivis PMII ini.

Ketika di depan gedung DPRD, sejumlah mahasiswa membakar kemenyan sebagai simbol sudah tidak adanya keberpihakan wakil rakyat kepada rakyat.

“Ada makna filosofis didalamnya. Bahwa keadilan wakil rakyat kita tidak ada. Ini sama saja kita mengirimkan Al-fatihah,” ucap Hatman.

Mahasiswa meminta Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sampang untuk mendatangani pakta integritas berisi 4 tuntutan.

“Kami berangkat dari masyarakat terutama buruh, menolak keras atas pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut,” tegasnya.

Menjawab tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Sampang Fadol menyatakan bahwa pihaknya mendukung dan akan memperjuangkan tuntutan mahasiswa.

“Kita siap mendukung apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa,” kata Fadol, dihadapan ratusan mahasiswa.

Baca juga:  DPRD Sampang Gelar Paripurna Raperda Perubahan APBD 2020, Ini Penjelasan Bupati

Sementara itu, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat juga terlihat ikut menemui para demonstran. Mantan ketua AKD ini juga ikut menandatangani pakta integritas tuntutan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Dengan bukti ketua dewan tanda tangan. Wakil ketua dan fraksi-fraksi tanda tangan. 13 dengan saya sudah ikut tanda tangan dalam hal ini,” ujarnya.

“Semoga apa yang diinginkan oleh PMII dan teman-teman mahasiswa bisa tercapai,” tambahnya.

Menjelang aksi berakhir, suasana sempat mulai menegang. Sebabnya, anggota dewan dari fraksi Golkar yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Suasana kembali tenang saat anggota DPRD fraksi Golkar datang dan menandatangani tuntutan mahasiswa. (mi5/AW)