maduraindepth.com – Meski pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) telah ditunda, namun kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Senin (6/7), ratusan massa dipimpin puluhan ulama dan habaib lakukan aksi penolakan RUU HIP di depan Gedung DPRD Sampang.
Dalam orasinya, KH. Jakfar Sodiq mengatakan usulan tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
“RUU HIP yang merupakan inisiatif DPR agar dibatalkan dan dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” ucapnya melalui pengeras suara.
Menurutnya, RUU HIP tidak urgensi dan berpotensi menimbulkan konflik ideologi. “Kami mengutuk dan menolak keras segala upaya apapun yang merusak Pancasila,” tegasnya.
RUU HIP kata Jakfar Sodiq, berpeluang bangkitnya ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Sebabnya, pihaknya mendesak pemerintah agar tidak hanya menunda pembahasan RUU HIP, tapi harus dibatalkan secara permanen.
“Siapapun yang berada di balik munculnya wacana pembahasan RUU HIP diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia,” tegas Jakfar Sodiq.
Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol menyatakan mendukung tujuan massa aksi yang menolak RUU HIP. Sebagai bentuk dukungan, dirinya bersama pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Parpol menandatangani kesepakatan bersama.
“Kaitannya dengan penolakan kita bersepakat pimpinan dan beberapa fraksi sudah tandatangan menolak dan mendukung tujuan mereka,” kata Fadol.
Fadol melanjutkan, naskah penolakan RUU HIP tersebut akan dikirim kepada Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HIP di DPR RI.
“Hasil pertemuan dengan mereka setidaknya ada 20 perwakilan yang masuk di komisi besar, kami sepakati bersama,” tutupnya. (AW)
