Terkesan Administrasinya Amburadul, WMS Disidak Komisi II DPRD Sumenep

0
121
Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Moh. Subaidi, bersama Kadis Koperasi dan UMKM saat lakukan Sidak ke rumah WMS. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Moh. Subaidi, lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke rumah produksi Wirausahawan Muda Sumenep (WMS) di Jl. Dr. Soetomo No. 4 Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Senin (28/10/2019).

Sidak dilakukan bersama Kepala Dinas (Kadis) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Fajar Rahman, untuk melihat langsung serangkaian program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep itu berjalan. Sebab, banyak tanggapan miring dari sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa program WMS tidak maksimal.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep menjelaskan, Sidak yang dilakukan bersama dengan Dinas Koperasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana progres WMS dalam membentuk wirausaha muda. “Ini peran pemerintah untuk membentuk wirausaha muda, jadi kami ingin mendengar langsung seperti apa hasilnya,” ujar Moh. Subaidi.

Pihaknya menambahkan, WMS yang notabenenya mencetak wirausahawan muda dengan target 1000 wirausaha tiap tahunnya. Tahun keempat kali ini sudah dipersiapkan anggaran untuk dikelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Sepertinya masih belum maksimal dari kondisi yang saya lihat,” katanya usai Sidak dilakukan.

Dari itu, Moh. Subaidi, berharap agar program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep itu dilakukan secara maksimal.

“Saya berharap lebih maksimal, sehingga pelatihan yang dilaksanakan tidak sia-sia,” terangnya.

Fajar Rahman, Kadis Koperasi dan UMKM Sumenep. (Foto: MR/MI)

Sementara itu, Fajar Rahman, mengakui bahwa WMS sampai saat ini belum maksimal lantaran tempat yang kurang memadai.

Bahkan menurutnya, untuk pencairan anggaran tahap selanjutnya masih menunggu laporan pertanggungjawaban (LPJ) selesai. Sebab secara administrasi masih terbilang amburadul pada tahun-tahun sebelumnya.

“Tapi karena ada kendala sedikit, terkait masalah LPJ, saya minta LPJ diperbaiki dulu biar tidak seperti yang tahun kemarin. Saya upayakan administrasi itu bagus,” jelas mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep itu.

Jadi setelah kegiatan ini selesai, lanjut Fajar, tidak akan ada yang namanya hutang.

“Hutang manajemen, hutang ini. Jadi kita tidak memikirkan. Kita tinggal memikirkan tahun ke lima yang direncanakan terlaksana bulan Desember mendatang untuk kegiatan ini supaya lebih baik dari tahun sebelumnya,” tambahnya. (MR/MH)