maduraindepth.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kreatif (GPK) menagih janji PLN Sampang melalui audiensi terkait upaya normalisasi voltase listrik, khususnya di Desa Jrangoan, Kecamatan Omben. Aktivis menyebut, sejak 2020 lalu, janji tersebut belum dipenuhi pihak PLN setempat hingga saat ini.
Ketua GPK Sampang, Amrizal Fatoni mengatakan, audiensi itu sebagai tindak lanjut janji PLN kepada masyarakat Desa Jrangoan. Menurut dia, masyarakat sering mendapat harapan palsu oleh pihak PLN Rayon Sampang.
“Kami tagih janji PLN Rayon Sampang untuk normalisasi voltase listrik masyarakat Sampang, khususnya Desa Jrangoan, segera ada penambahan travo listrik dan turun langsung ke setiap desa yang aliran listriknya dianggap tidak normal oleh masyarakat,” tegasnya, Rabu (12/7).
Jika tuntutan tersebut belum ditindak lanjuti dari pihak PLN dalam kurun waktu 10×24 jam, pihaknya mengaku akan melakukan audiensi ke kantor DPRD Sampang. Sekaligus turun ke jalan atau aksi ke kantor PT PLN Rayon Sampang.
“Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat bersama DPRD setempat ke PT PLN Rayon Sampang. Memboikot aliran listrik di Kecamatan Omben, khususnya di Desa Jrangoan,” kata aktivis PMII Sampang itu.
Pihaknya juga mengaku akan melayangkan surat permohonan pencabutan, pembekuan atau pemberhentian Manajer PT PLN Rayon Sampang, Fahriza Arif Amirullah. “Desakan ini juga berlaku untuk pihak-pihak yang terkait, kepada PLN UP3 Pamekasan, dengan tanda tangan tokoh masyarakat, DPRD, dan Bupati Sampang,” terangnya.
Amrizal menyebut, masyarakat sudah lelah dengan janji PLN Rayon Sampang yang hingga kini belum ada perbaikan aliran listrik di Desa Jrangoan. Padahal, beberapa tahun sebelumnya PLN pernah berjanji segera memperbaiki voltase listrik.
“Kami tidak mau di Php-in terus sama pihak PLN, dulu manajer PLN Rayon Sampang pernah berjanji akan memperbaiki voltase listrik, padahal saat itu masyarakat tidak meminta. Otomatis PLN tahu kalau di sana listriknya tidak normal,” ungkapnya.
Sementara itu, Manajer PLN Rayon Sampang Fahriza Arif Amrullah menyampaikan, pihaknya akan segera memproses tuntutan dari pihak GPK. “Usulan yang diajukan sejak 2020 dan 2022 itu sudah berproses, kami akan melanjutkan suratnya yang menjadi keluhan masyarakat, karena prosesnya ini di luar lingkup kami,” ucapnya.
Dia memaparkan, PLN tidak bisa memberikan janji apapun. Sebab, menurut dia, semua masih dalam tahap proses. Sementara, kendala saat ini adalah anggaran investasi, seperti perluasan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Gardu Tiang Trafo (GTT), dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
“Semua itu membutuhkan investasi. Sehingga sampai hari ini memang belum terealisasi untuk perluasan jaringan sampai ke lokasi,” tuturnya.
Fahriza menyebut, pihaknya tidak lepas tanggung jawab. Sebab semua tuntutan kondisi di lapangan masih dalam tahap proses. “Kami masih butuh dukungan dari UPT 3 untuk memberikan material, aset tambahan untuk bisa memberikan solusi bagi pelanggan yang ada di ujung desa itu, termasuk di Ponpes Jrangoan,” imbuhnya.
Menurut dia, PLN Sampang akan segera memproses tuntutan para aktivis. Sebelumnya, kata dia, pihaknya sudah diusulkan pemasangan SUTM, Travo, dan JTR ke UPT 3 Pamekasan sebagai induk dari UPT di Madura.
“Kami tetap meminta dukungan dari UPT 3 Pamekasan untuk merealisasikan apa yang sudah kami berikan opsinya, serta tuntutan dari perwakilan masyarakat,” pungkasnya. (Alim/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya DI SINI
