maduraindepth.com – Awal tahun 2021 terhitung dari Januari hingga Februari, Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, rutin mengelar kegiatan monitoring dan controling terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) tahun anggaran 2020.
“Monitoring dan controling ini untuk mengetahui program desa apakah sudah menyentuh terhadap kesejahteraan masyarakat apa tidak,” kata Nasafi Ketua Komisi I, DPRD Sampang, Rabu (20/1).
Saat rombongan tiba di Kecamatan Sreseh, Komisi I menerima laporan kegiatan DD/ADD TA 2020 telah selesai 100 persen. Sayangnya, ketika bergeser ke kantor Kecamatan Tambelangan, legislator Komisi I dibuat geram atas adanya laporan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga fiktif. Alhasil, ketika dikroscek kepada Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa (PMD) Moch. Nurul Huda membenarkan bahwa dari 10 Desa di Kecamatan Tambelangan hanya dua Desa yang memiliki BUMDes aktif.
“Mayoritas sudah terbentuk, tetapi belum melakukan pernyataan modal atau pelaporan,” kata Kasi PMD, Moch Nurul Huda.
Tak hanya itu, saat ditanya data dan laporan realisasi DD/ADD, pihak Kecamatan Tambelangan tidak bisa memberikan data lantaran seluruh pendamping desa sedang rekreasi ke luar kota. Bahkan, Camat Tambelangan, Kiatno juga membenarkan bahwa semua pendamping desa tidak berada di Tambelangan.
“Semuanya rekreasi dan saat ini sudah berada di Bojonegoro, kemungkinan nanti kalau sudah datang, seluruh data akan kami serahkan ke Komisi I,” janji Camat Tambelangan di hadapan para anggota Komisi I.
Sekedar diketahui, hingga detik ini, hanya desa di lima Kecamatan se Kabupaten Sampang yang telah menyerahkan data realisasi DD/ADD kepada Komisi I DPRD Sampang, diantaranya Kecamatan Sampang, Sreseh, Pengarengan, Torjun dan Jrengik. (*)
