maduraindepth.com – Sehari menjabat, Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan, Masrukin langsung dihadapkan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2023. Melalui rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Nota Penjelasan Bupati Mengenai Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pemerintah daerah diminta supaya pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan maksimal demi kepentingan masyarakat.
“Setiap Fraksi, kami memberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum mengenai Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023,” ujar Ketua DPRD Pamekasan, Halili, Senin (25/9).
Sementara, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan, Fathor Rohman menyampaikan, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah mencermati serta memantau keuangan tentang perubahan anggaran APBD tahun 2023, pihaknya berharap agar penyusunan dan pembahasan perubahan APBD harus berpegang teguh pada prinsip efektivitas ekonomi dan mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan.
Fathor menyetujui Raperda Perubahan APBD 2023 yang diajukan pemerintah daerah untuk dibahas bersama tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar pelaksanaan program terarah dan terukur. “Jika kami mencermati dari rangkaian perubahan APBD 2023, pemerintah daerah mengalami defisit anggaran sebesar Rp 58 miliar,” ungkapnya.
Saran bagi kepala daerah, kata dia, bahwa menjadi pemimpin harus peka terhadap masalah, bekerja keras, profesional, berdikari, dan mengayomi untuk seluruh kepentingan masyarakat. “Pemerintah daerah, harus bersinergi dan melakukan perbaikan,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menjawab, bahwa pemerintah daerah akan berupaya dengan berbagai langkah untuk target dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Menjadi tantangan bersama untuk segera melakukan langkah-langkah agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Kerja sama pemerintah daerah disebut telah membuktikan bahwa semangat kemitraan DPRD dengan eksekutif tetap terus terjaga dengan baik. “Program yang tertuang dalam Raperda perubahan APBD tahun 2023 realistik, efektif dan efisien,” pungkasnya. (Rafi/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya DI SINI
