Netralitas KPK Luntur? PMII Demo DPRD Sumenep

Netraliras KPK
Jajaran Anggota DPRD Sumenep menemui mahasiswa di luar gedung. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep turun jalan. Mereka menuding netralitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai luntur.

Di depan gedung DPRD Sumenep, mereka mendesak badan legislatif itu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat. “Tuntutan aspirasi kita tidak lagi mandeg di DPRD Sumenep, namun untuk diteruskan kepada DPR RI sampai ke presiden,” kata Ketua PC PMII Sumenep, Suryadi kepada awak media, Jumat (20/19/2019).

Demo sendiri digelar setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dana hibah KONI pusat. Imam Nahrawi yang juga kader PMII itu diduga menerima uang sebesar Rp. 26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.

Ketua PC PMII Sumenep Suryadi menyampaikan, aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang membelit Imam Nahrawi. Aksi itu dilakukan agar KPK dalam tupoksinya harus tetap independen dan tidak sampai terindikasi oleh kelompok Taliban.

“KPK harus bisa mengusir kelompok Taliban yang tidak suka pada NKRI. Padahal kasus di Indonesia ini banyak, kenapa kasus yang baru langsung ditetapkan sebagai tersangka seperti Kemenpora, padahal kasus lain seperti bank Century, e-KTP belum juga kelar. Kenapa kemudian kasus yang baru ini langsung ada penetapan tersangka,” ujarnya.

Suryadi menilai, kelompok-kelompok Taliban tersebut menjadikan KPK sebagai alat politik. Sehingga kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Termasuk dalam penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka penerima suap dana hibah KONI.

Sementara itu, Ketua sementara DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menjelaskan, kedatangan mahasiswa ini menjadi agenda pertama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kami akan langsung merespon positif. Jadi pimpinan DPRD derdasarkan aspirasi yang dihadiri mahasiswa akan menjadi eganda pertama. Kami akan bersuratan kepada DPR RI, KPK maupun presiden sendiri, karena ini amanah suara PMII Sumenep,” ucapnya setelah demo usai digelar.

Bahkan, Hamid mendukung apabila KPK harus selalu menjadi lembaga tertinggi yang sifatnya independen dan tidak boleh sampai tebang pilih. Apalagi menerima muatan-muatan politik.

“Saya sangat mendukung, kenapa? Karena KPK harus independen, KPK harus bersih, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh ada pesanan, tidak boleh ada muatan-muatan politik. Karena KPK adalah lembaga tertinggi dalam rangka memberantas Korupsi,” pungkasnya. (MR/MH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

WhatsApp Kirim Info