Minimalisir Biaya Kampanye, Ini Usulan Ketua DPP PDIP Said Abdullah

Said Abdullah Pilpres 2024
Ketua DPP PDIP Said Abdullah. (Foto: IST)

maduraindepth.com – Sebelum pesta demokrasi lima tahunan digelar, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengusulkan agar sistem pemilihan legislatif (Pileg) dilaksanakan tertutup. Sehingga, pencoblosan hanya dilakukan pada gambar partai.

Politikus asal Kabupaten Sumenep, Madura, itu menyebut, hal itu untuk meminimalisir biaya kampanye. “Kami ingin Pemilu itu, selalu ingin mencoblos gambar. Karena itulah sesuai dengan kultur kita. Tapi kita dipaksa liberal betul melebihi Amerika, satu partai pun calonnya saling bunuh,” kata Said Abdullah, Senin (21/11).

Menurut dia, jika tetap menerapkan sistem Pileg terbuka, akan ada persaingan antar caleg di internal partai. Misal, persaingan nomor urut tiap calon wakil rakyat. Meski demikian, Said menyerahkan keputusan pencoblosan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangankan dengan partai lain. Di nomor urut kami saja, saya dengan Pak Rudi satu dapil (Daerah pemilihan, Red), saya saling bunuh dengan Pak Rudi. Kan salah kaprah keputusan itu, tapi itu final dan binding yang harus dilaksanakan dan tidak bisa kami tolak. Dan itu keputusan MK,” tuturnya.

Ketua Banggar DPR RI itu memaparkan, salah satu keuntungan jika sistem Pileg dilakukan tertutup yakni rendahnya biaya kampanye. “Kalau pemilunya nyoblos tanda gambar, cost-nya tidak mahal, murah meriah. Anggota yang terpilih punya bobot. Karena apa? Dia pasti pengurus partai. Orang yang sudah dikader, yang sudah dapat penugasan, bukan ujug-ujug pedagang jadi politisi,” ungkap Said.

Baca juga:  Tips Membuat Hand Sanitizer Ala Mahasiswa UTM

“Kalau yang sekarang kan open, langsung, liberal betul. Kalau nyoblos tanda gambar ya sudah, kampanye partai, nggak perlu duit. Wong kampanye partai kok, tapi ketika ‘eh rakyat tolong pilih Said’ ya bagi sembako lah, bagi ini lah, itu kan nggak bisa dihindari,” sambungnya.

Dia juga menepis kekhawatiran partai yang makin berkuasa jika sistem pileg tertutup diterapkan pada pesta demokrasi di Indonesia. Said menyebut, setiap partai berhak mengatur organisasinya masing-masing.

“Loh, kepentingan organisasi apa kalo kita masuk organisasi? Kita bersepakat di organisasi apa? Kita bersepakat, oke keputusannya A. Semua kan harus A. Kan lucu masuk organisasi, tapi maunya sendiri. Ya kita jangan masuk organisasi dong,” tukasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *