Mahasiswa Kepulauan Minta DPRD Desak Pemkab Sumenep Anggarkan Pengadaan Kapal

0
20
Massa aksi saat ditemui sejumlah anggota dewan dari Dapil Kepulauan, (MR/MI)

maduraindepth.com – Usai melakukan aksi demonstrasi di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, puluhan mahasiswa kepulauan akhirnya bergerak ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Mahasiswa yang tergabung dari tiga aliansi berbeda itu, yakni Forum Mahasiswa Kangean (Formaka), Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpass), dan Forum Pemuda Raas (FPR), berganti berorasi di gedung parlemen.

Para massa aksi meminta nota kesepakatan pada wakil rakyat mereka. Hal itu dilakukan karena keinginan untuk bertemu Bupati Sumenep belum terpenuhi, serta tuntutannya tidak bisa tersampaikan lantaran ditinggal ke luar negeri oleh orang nomer satu di Sumenep itu.

“Kami datang kesini hanya untuk menyampaikan rasa kekecewaan kami pada Pemkab Sumenep, karena niat kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tidak diindahkan bahkan kami tidak ditemui, dan kami merasa dikucilkan oleh Pemkab,” tegas Abdul salah satu korlap aksi, Senin (25/11).

Menurut Abdul, yang ingin disampaikan mengenai alat transportasi laut yang selalu menjadi permasalahan dan tidak kunjung selesai. Bahkan, sampai saat ini hal itu tidak menemukan titik temu persoalan.

Padahal, lanjut Abdul, transportasi laut merupakan jalur inti perputaran ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sebagai rute tranformasi masyarakat kepulauan.

“Kita ketahui bersama setiap berlayar sampai melebihi kapasitas kapalnya, itu sangat mengancam kepada keselamatan penumpang,” jelas dia, saat orasi di gedung parlemen.

Dari itu Abdul menambahkan, ditinjau dari berbagai sudut pandang, Pemkab Sumenep harusnya memperhatikan terkait kelayakan kapal, keselamatan dalam perjalanan dan rute kapal.

“Bukan kadang lagi, penumpang sering disatukan dengan barang, dan itu sangat menghawatirkan sesuatu yang tidak diharapkan,” imbuhnya dengan tegas.

Massa aksi juga menekan, Pemkab Sumenep tahun 2020 mendatang harus menganggarkan pengadaan kapal baru untuk masyarakat kepulauan.

“Kami mahasiswa kepulauan menuntut Pemkab pada tahun 2020 membeli kapal baru yang dikhususkan untuk penumpang, bukan jadi kapal kargo. Itu semua untuk menjaga kemaslahatan masyarakat kepulauan,” tegasnya, saat ditemui anggota DPRD.

Sementara itu, Darul Hasyim Fath, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Daerah Pemilihan (Dapil) VII Kepulauan Masalembu, sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa. Bahkan, dia mengatakan sudah sepantasnya hal itu diperjuangkan jika menyangkut dengan kemakmuran masyarakat banyak, khususnya masyarakat kepulauan.

“Ayo bersama-sama kita perjuangkan, karena bagaimanapun jika menyangkut soal kemakmuran bersama harus diperjuangkan bersama-sama,” tegas dengan lantang Politisi PDIP ini.

Selain itu, disinggung saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2020 sudah memasuki tahap pembahasan, Abu Hasan, anggota DPRD asal Kepulauan ini, menjelaskan pada massa aksi bahwa tidak menutup kemunginan hal itu tetap bisa terealisasi. Sebab, saat ini, kata dia, APBD Sumenep 2020 belum ditetapkan.

“Kalau pemerintah memang serius, hal ini bisa dianggarkan, saat ini APBD tahun 2020 belum ditetapkan. Tapi jika tidak bisa tahun 2020, tahun 2021 nanti harus dianggarkan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (MR/AJ)