maduraindepth.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Rabu (31/8). Mereka menolak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diberlakukan pada 1 September 2022.
“Masyarakat menolak pemberlakuan kenaikan BBM bersubsidi karena dampak inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan,” ujar Ketua PC HMI Sampang, Fitri Anisah.
HMI Sampang menilai, penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Mereka menganggap orang kaya lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang masyarakat tidak mampu.
“Setidaknya 60 persen konsumen yang menggunakan BBM subsidi mencapai 80 persen dari total konsumsi BBM bersubsidi, padahal BBM subsidi itu diperuntukkan untuk kelompok masyarakat tidak mampu yang menurut data BPS berjumlah 26,16 juta jiwa per Maret 2022,” terangnya.
Kata Fitri, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kurang tepat. Seharusnya ada kebijakan lain sehingga BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Pemerintah harus melihat dengan serius, sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah bukan menengah ke atas,” kata Fitri.
Menurutnya, dalam sektor energi kenaikan harga minyak mentah dunia di atas USD 100 per hari. Hal ini berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi BBM yang harus ditanggung negara melalui APBN 2022 sebesar Rp 502 triliun.
“Angka subsidi besar itu bisa mencapai Rp 698 triliun jika kouta BBM subsidi yang ditetapkan sebanyak 23.05 juta liter untuk pertalite dan 15,1 juta liter untuk solar, akhirnya jebol,” terangnya.
Sebab itu HMI mendesak agar DPRD Sampang menyampaikan aspirasi massa kepada pemerintah pusat. Ada tiga tuntutan yang disampaikan massa saat unjuk rasa di kantor wakil rakyat itu.
Berikut Tiga Tuntutan HMI ke DPRD Sampang
1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih dari terpaan Covid-19,
2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik,
3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak gas dan pertambangan, dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyampaikan, pihaknya sudah menerima dan akan meneruskan tuntutan HMI ke pemerintah pusat agar bisa dipertimbangkan lagi rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Kami sudah mendengar tuntutan mahasiswa, nantinya melaporkan ke presiden, DPR RI dan menteri ESDM,” ungkapnya.
Tuntutan mahasiswa itu, kata Amin, akan disampaikan oleh masing-masing partai politik di DPRD Sampang. Baik langsung ke kementerian maupun saat sidang DPR RI bersama presiden.
“Kami akan sampaikan tuntutan itu melalui partai masing-masing agar ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Alim/MH)
