maduraindepth.com – Bupati Sumenep Busyro Karim mengklaim jika Gerakan People Power tak bakal diikuti mayoritas masyarakat di wilayah kerjanya. Pernyataan tersebut dikritik sejumlah relawan dan simpatisan pendukung Prabowo-Sandi di Bumi Sumekar.
Relawan Prabowo-Sandi di Sumenep Hairul Anwar risi dengan pernyataan bupati lantaran klaim yang disampaikan disebut tanpa dasar. Meski tidak ada intruksi dari relawan, namun gerakan kedaulatan rakyat ini bisa dihadiri atas inisiasi kelompok dan pribadi masyarakat.
“Yang hadir pasti ada. Bisa jadi ia berangkat atas inisiatif pribadi, bisa kelompok gerakan FPI dan LPI. Gerakan ini murni atas atas keinginan besar masyarakat,” kata Hairul Anwar, Selasa (21/5).
Baca juga: Ulama dan Habaib Madura Komitmen Ikut Aksi 22 Mei
Akan tetapi, kata Hairul, klaim bupati disampaikan karena dia tidak ingin masyarakatnya terjadi apa-apa ketika di Jakarta.
Sementara Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Urip Prayitno membantah terhadap pernyataan bupati. Karena menurutnya siapapun yang hadir itu adalah hak masyarakat. Bupati tidak bisa asal klaim.
“Kami membantah pernyataan bupati yang baru-baru ini mengatakan bahwa warga Sumenep tidak akan ada yang ikut gerakan People Power. Gerakan ini sah menurut konstitusi. Jangan sampai hak masyarakat dikebiri dan digiring untuk tidak ikut,” pungkasnya. (MR/NR)
