maduraindepth.com – Bupati Slamet Junaidi memiliki peran vital dalam melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Sampang. Belakangan ini dia bersafari ke sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
Langkah yang diambil Haji Idi tersebut mendapat sambutan baik dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Fadol Abd. Rohim. Menurutnya, langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang.
“Saya mengapresiasi. Mega proyek itu adalah jembatan Srepang yang merupakan jalur penghubung Sreseh – Pengarengan,” tutur Fadol, Sabtu (20/3).
Kendati demikian, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang juga harus mempersiapkan progres kedepan pasca pembangunan jembatan Srepang itu rampung. Dia meminta, pemerintah harus memperhatikan dampak dari pembangunan tersebut.
Dia berharap, melalui pembangunan jembatan Srepang itu ekonomi warga sekitar bisa lebih meningkat. Semisal pemerintah bersedia menyediakan lahan untuk jualan atau berdagang.
“Dalam hal ini perlu adanya sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dengan kepala desa yang tentunya harus mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga programnya jelas dan terarah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” tegas Fadol.
Baca juga:
- Pertemuan Slamet Junaidi dan Mahfud MD: Bahas Mega Proyek di Sampang
- Bupati Sampang Bertemu Sekjen Kementerian PUPR, Tagih Pembangunan Jembatan Srepang
Fadol optimis, pembangunan jembatan Srepang itu bisa terealisasi pada 2022 mendatang. Pasalnya untuk pembebasan lahannya sudah final. “Saat ini pemerintah daerah hanya tinggal menunggu realisasi pembangunan jembatan yang didanai melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN),” terangnya.
Kata Fadol, safari Bupati Slamet Junaidi ke Menkopolhukam Mahfud MD dan sejumlah pemangku kebijakan di pemerintah pusat tersebut tidak hanya mengkoordinasikan terkait pembangunan jembatan Srepang. Tapi di sisi lain juga membahas tentang upaya pengendalian banjir di Kota Bahari.
Terkait rencana pembangunan infrastruktur yang dibahas di tingkat kementerian itu, pihaknya selaku pimpinan legislatif di Sampang sudah berkomunikasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang.
“Sudah kami sampaikan juga, untuk mengatasi banjir harus ada embung atau waduk yang berada di wilayah utara, yakni titik bertemunya air yang berada di Desa Nungeleh atau Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung,” jelasnya. (RIF/MH)
