maduraindepth.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan melakukan sejumlah trobosan untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021. Selain itu, pencanangan pembangunan zona integritas Kejari Bangkalan dalam mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju wilayah WBBM terus dilakukan.
Kepala Kejari Bangkalan Candra Saptaji menjelaskan, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu. Khususnya yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi.
Menurut dia, zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah. Hal itu ditandai dengan pimpinan dan jajaran yang mempunyai komitmen untuk mempertahankan WBK menuju WBBM melalui reformasi birokrasi. Utamanya dalam pencanangan dalam pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi,” ujarnya, Rabu (7/4).
Pria yang akrab di sapa Candra itu mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas merupakan upaya penting. Sebab mencerminkan tekad dan komitmen untuk menjadikan Kejari Bangkalan menjadi zona yang berintegritas.
“Langkah-langkah yang sudah kami lakukan hingga saat ini pencanangan integritas dari pimpinan dan seluruh pegawai, perbaikan karakter SDM, persamaan persepsi, dan pembenahan dari sektor sarana dan prasarana,” kata Candra.
Sementara itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mendukung dan mengapresiasi kinerja serta upaya yang dilakukan Kejari Bangkalan dalam proses mendapatkan predikat WBBM.
Orang nomor satu di Bangkalan itu berharap Kejari Bangkalan semakin profesional, berintegritas, bekerja keras, berkomitmen hingga mampu menjadi pilar reformasi birokrasi yang saat ini menjadi tuntunan publik.
“Zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengembangan lembaga pemerintahan yang efektif akuntabel dan transparan,” jelasnya. (SA/BAD)
