Gerindra Sorot Anggaran Penanggulangan Kekeringan di Sampang

0
329
Alan Kaisan
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang Alan Kaisan. (Istimewa)

maduraindepth.com – Fraksi Gerindra DPRD Sampang meminta pemerintah menambah anggaran penanggulangan bencana kekeringan. Pasalnya anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 150 juta ditengarai tidak ideal dengan jumlah penduduk yang membutuhkan air bersih di 67 desa di 6 kecamatan.

Hal itu disampaikan oleh ketua Fraksi Gerindra Alan Kaisan dalam rapat anggaran yang dilaksanakan, Jum’at (1/11/2019) pagi.

Menurut Alan Kaisan, anggaran sebesar Rp 150 juta itu jauh dari kategori cukup. Sehingga pada tahun 2020 harus ada penambahan anggaran.

“Ketika anggaran Rp 150 juta itu dibelikan air maka rata-rata tiap warga hanya menerima sekitar 2 liter air semusim kemarau yang berlangsung sekitar 7 bulan,” terang Alan Kaisan menganalisa.

Ia meminta anggaran untuk penanggulangan bencana kekeringan ini ditambah menjadi Rp 1 miliar. Dengan penambahan anggaran ini, lanjut Alan, minimal bisa meringankan beban masyarakat kecil di pelosok desa.

“Maka saya meminta tahun anggaran 2020 harus dianggarkan minimal Rp 1 miliar,” ucap Alan.

Alan menjelaskan estimasi hitungannya, jika 67 desa itu rata-rata penduduknya 2 ribu jiwa, maka totalnya sebanyak 134 ribu jiwa. Kemudian 134 ribu dikalikan 100 liter air bersih semusim. Maka hasilnya ditemukan sebesar 13,4 juta liter kebutuhan air bersih.

Selanjutnya, 13,4 juta air bersih itu dibagi 5 ribu air per tangki, maka ditemukan hasil 2.680. Angka 2.680 itu dikalikan dengan harga air per tangki Rp 300.000, maka hitungannya mencapai Rp 804.000.000,- (delapan ratus empat juta rupiah).

“Sehingga anggaran sebesar itu minimal bisa meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan Alan, bencana kekeringan ini merupakan persoalan besar yang harus diatasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. “Ini sangat miris di tengah musim kemarau yang panjang pada tahun 2019 hanya dialokasikan anggaran Rp 150 juta dengan armada 3 tangki yang jauh dari kategori cukup,” urainya.

Sehingga kedepan pemerintah harus lebih serius lagi dalam mengatasi persoalan ini. “Ke depan, dalam perencanaan pengeboran dan pembangunan tandon harus diprioritaskan kepada desa terdampak kekeringan. Lalu membangun embung atau cekdam sebagai tambahan penunjang,” pungkasnya. (MH/AW)