maduraindepth.com – Sebanyak 180 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Sampang mengikuti sosialisasi pengelolaan dana desa (DD) tahun anggaran (TA) 2020. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Trunojoyo, Sampang pada Rabu (12/2/2020) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang juga mendatangkan pihak Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Pamekasan sebagai pemateri.
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi mengatakan, di era kepemimpinannya dia mengajak para Kades fokus dalam memajukan desa. Menurutnya, dalam memimpin desa harus menggunakan hati agar mendapat keberkahan.
“Saya tidak mau bapak dan ibu kepala desa dijerat hukum, maka dari itu mari kita manfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya. Tidak usah mencari keuntungan yang banyak, karena tidak akan barokah. Jika kerja dengan ikhlas, meski hasilnya sedikit maka hasilnya akan barokah,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Sampang itu menyayangkan, saat ini masih ada sejumlah desa yang belum siap menjadi desa mandiri. Sehingga, H. Idi, menekan para Kades se-Sampang harus memiliki terobosan agar menjadi desa berkembang dan mandiri.
“Tentunya kami tahu apa saja yang dilakukan oleh kepala desa karena kami sudah melakukan monitor terhadap seluruh kepala desa,” ucapnya.
Bahkan, H. Idi juga blak-bakan bahwa selama ini masih ada kepala desa yang masih suka jalan-jalan dan sering tidak ada di rumah. “Tanpa disadari, kami telah menempatkan orang-orang kami untuk memonitor pergerakan kepala desa, ada yang suka jalan-jalan,” ujarnya.
Malik Amrullah: Belum Ada Desa Mandiri
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Malik Amrullah mengatakan, pada tahun 2020 ini jumlah desa tertinggal di Kabupaten Sampang tersisa 17 desa. Sementara desa berkembang terdapat 147 desa.
Kemudian desa maju ada sebanyak 16 desa. “Insya Allah tahun depan ada tiga calon desa yang akan masuk menjadi desa mandiri,” bebernya.
Dikatakan Malik, pada tahun 2020 ini penggunaan DD masih difokuskan pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengentasan stunting.
Dia merinci, dari 180 desa yang tersebar di 14 kecamatan, desa yang memiliki BUMDes sebanyak 175 desa. Rinciannya, BUMDes dasar sebanyak 97 desa, BUMDes tumbuh 14 desa, BUMDes berkembang 55 desa dan BUMDes maju 9 desa.
Dia menerangkan, meski tahapan pengajuan DD tetap dilakukan dalam tiga tahap, namun pada tahun 2020 ada perubahan mekanisme pengajuan.
Sebelumnya, kata Malik, tahap pertama sebesar 25 persen, tahap dua 40. Tapi kali ini di tahap pertama dan kedua sebesar 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.
Sementara untuk pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tetap dilakukan dalam empat tahap. Yakni setiap tahap dicairkan sebesar 25 persen.
“Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 205 tahun 2019, bahwa rekening desa diharuskan kepada bank umum clearing. Di Kabupaten Sampang sudah menunjuk BRI. Saat ini sudah tuntas 180 kepala desa yang telah membuka rekening,” urainya. (RIF/MH)
