maduraindepth.com – DPRD Bangkalan menyesalkan terhadap kinerja pemerintah. Utamanya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dinas PUPR dituding bekerja kurang serius.
Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno mengungkapkan, dari 285 proyek hotmix jalan dan irigasi masih baru 80 proyek yang diproses lelang. Proyek tersebut masuk anggaran tahun 2019
“Sebanyak 205 proyek itu dikemanakan. Ini sudah memasuki triwulan kedua seharusnya awal bulan April kemarin sudah dilelang,” kata politikis PDIP itu.
Suyitno menduga, keterlambatan lelang proyek akibat melalui proses online. Sebab meski di bawah harga Rp 200 juta, pemerintah tetap melelangnya.
“Sekarang semua proyek harus upload dokumen pakai company profil. Mungkin itu yang bikin menghambat kinerja PUPR,” ujarnya.
Pihaknya mencontohkan pada Pokir. Sekarang dengan yang jauh berbeda pada kontraktualnya. “Sekarang kalau ada 10 pokir di dalam satu desa itu masuk dalam satu kontrak nanti tinggal menentukan CV mau pakai punya siapa,” urainya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Umum dan Bina Marga, Dinas (PUPR) Bangkalan, Yudistiro enggan menanggapi hal tersebut. Dia mengalihkan untuk disampaikan ke pimpinannya.
“Saya tidak tahu itu. Bukan kewenangan kami. Silahkan langsung ke Pak Kadis aja,” terangnya menyarankan. (NR/MI)
