banner auto

Bupati Sampang Pamit, Ini Kriteria Ideal Pj Bupati Menurut Kaca Mata Pengamat

Ketua Forum Kajian Publik (FKP) Sampang, Heru Susanto

maduraindepth.com – Bupati Sampang Slamet Junaidi berpamitan ke masyarakat, setalah masa jabatannya berakhir pada 30 Januari 2024 besok. Selanjutnya, untuk mengisi roda pemerintahan akan disisi oleh seorang Penjabat (Pj) Bupati yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, berakhirnya masa jabatan kepemimpinan pasangan jihad itu muncul sejumlah tanggapan dari publik, seperti dari kalangan aktivis, pengamat politik, dan lembaga masyarakat lainnya mengenai kriteria Pj Bupati yang cocok untuk memimpin Sampang, hingga pelantikan baru Bupati definitif mendatang.

Salah satunya dilontarkan oleh Ketua Forum Kajian Publik (FKP) Sampang, Heru Susanto bahwa terkait pengisian Pj Bupati, seseorang tidak asal menjadi Pj bupati semuanya ada mekanisme dan kreterianya.

“Salah satunya seorang Pj harus mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan,” katanya, Senin (29/1).

Kemudian, menurutnya Pj Bupati haru memiliki kinerja pegawai selama tiga tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik. Syarat berikutnya, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi semua kriteria dan persyaratan seorang Pj Bupati harus tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 4 tahun 2023,” ungkapnya.

Heru menambahkan, bahwa siapapun bisa menjadi Pj Bupati asal memenuhi unsur yang sudah ditetapkan dalam Permendagri tersebut. Sementara, Pj Bupati juga harus berasal dari pejabat tinggi pratama atau eselon II struktural.

Baca juga:  Paguyuban Sekar Pote Tingkatkan Perekonomian Perempuan di Sampang

Kriteria PJ Bupati Sampang yang ideal, juga disampaikan oleh Abdul Azis Agus Priyanto selaku Pegiat Pemilu, menurutnya yang layak dan pantas melanjutkan roda pemerintahan sampai pelantikan bupati definitif, adalah yang tahu betul kondisi riil mayarakat, dan apa yang dibutuhkan publik.

Sebab berdasarkan pengamalan ditahun-tahun sebelumnya, daerah Madura, terutama Kabupaten Sampang adalah daerah yang memiliki potensi konflik terkait politik yang cukup tinggi.

“Harus memahami sosial ekonomi masyarakat, budaya lokal, dan tipikal kepemimpinan yang terbuka ke semua kalangan, serta mau mengakomodir semua kepentingan, bahkan mampu memberikan lompatan program yang bagus dan bermasyarakat,” ungkapnya pada maduraindepth.com

Ia juga menilai, bahwa Pj Bupati Sampang harus memiliki atau memberikan program spektakuler dan monumental, bukan lagi program atau kegiatan yang reguler.

“Program monumental yang ada di Sampang, seperti kampus Poltera. Jadi program tidak putus satu atau dua tahun anggaran. Artinya anak cucu kita harus mendapatkan warisan dari kepemimpinan,” jelasnya.

Sedangkan, yang ia amati selama masa jabatan pasangan Jihad itu, minimal program spektakuler yang dilakukan seperti pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS). Terlepas hal itu kata Azis, dari sumber anggaran yang didapat pada saat kondisi covid -19.

Kemudian, lanjutnya program spektakuler yang menjadikan icon sampang yakni alun-alun trunojoyo. Yang mampu menjadi rujukan masyarakat di luar Sampang, artinya tidak hanya warga di dalam Sampang saja.

Baca juga:  Madura United Siap Merumput Pada Liga 1 Indonesia dengan Jersey Baru

“Jadi, alun-alun trunojoyo ini sebagai rujukan masyarakat luar sampang kalau melintasi kota sampang bisa mampir,”imbuhnya.

Kemudian, untuk calon Pj Bupati Sampang ini kedepannya semakin berat. Pasalnya harus menanggung tanggung jawab sosial dan moril. Artinya, lanjut Aziz mengungkapkan, visi misi kepemimpinan pasangan Jihad itu belum tuntas, seperti pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Visi misi itu belum tuntas, jadi ini bagaimana. Ini harus menjadi catatan penting untuk PJ Bupati, karena ini jadi cara terintegrasi wilayah teritorial yang selama ini terisolir,” tegasnya.

Di sisi lain, program-program monumental dan spektakuler yang memang harus diingat seperti, rencana membangun rumah sakit rujukan madura.

“Kalau pasangan bupati dan wakil bupati hanya menjalankan program reguler, siapa saja bisa melakukannya. Maksud saya, harus bisa memberikan program yang spektakuler dan monumental, yang bisa diwariskan ke generasi selanjutnya,”pungkasnya. (Alim/AJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner auto