maduraindepth.com – Aliansi Nelayan Terdampak (ANT) perwakilan Kecamatan Banyuates dan Sokobanah menggelar audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang dan beberapa perwakilan Petronas Carigali Nort Madura II Ltd, Selasa (23/2) kemarin.
Audensi digelar di ruang rapat komisi besar. Tujuannya untuk menyerap keluhan nelayan yang terdampak aktivitas pengeboran sumur migas eksplorasi Hidayah-1. Serta meminta kejelasan program apa saja yang dilakukan PT. Petronas di perairan Sampang utara.
Juru bicara aliansi nelayan terdampak perwakilan Banyuates Muhlis mengatakan, audiensi yang dilakukan dengan DPRD dan sejumlah pihak dari PT. Petronas untuk menanyakan secara jelas tanggung jawab perusahaan migas yang beraktivitas di wilayah perairan pantura Sampang terhadap para nelayan yang terdampak.
“Keberadaan Petronas dipertanyakan nelayan, apa saja kegiatan yang dilakukan karena selama dirasa tidak memberikan untung bagi nelayan, kalau rugi ada rimbun rusak nelayan pun tak bisa mencari ikan di sekitar wilayah itu. Apalagi merasakan kontribusi dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sendiri,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) harus dilakukan dengan terbuka, baik itu melalui pertemuan atau lainnya.
“Paling tidak 30 hari itu harus dilakukan sosialisasi apakah itu bentuk pertemuan atau media massa gitu ya, apakah itu telah dilakukan sehingga muncul bahasa eksplorasi sumur Hidayah -I,” lanjut Muhlis.
BACA BERITA PETRONAS CARIGALI
- Bupati Slamet Junaidi Desak Petronas Jalin Kerjasama Nyata dengan Pemkab Sampang
- Tolak Eksploitasi Petronas, Nelayan Banyuates Lakukan Unjuk Rasa
- SKK Migas Petronas Carigali Sosialisasi Pengeboran Sumur Eksplorasi Hidayah-1
Hal lain juga dikatakan oleh perwakilan nelayan Sokobanah Sukandar. Dia menyatakan pihaknya akan memperjuangkan hak-hak nelayan di wilayahnya.
Menurut Sukandar, masih banyak nelayan yang tidak mengetahui tentang Petronas itu sendiri. Akan tetapi dampak negatifnya sangat luar biasa, hingga membuat penghasilan nelayan berkurang.
“Ironisnya lagi yang diajak berkumpul untuk sosialisasi mengenai dampak dan manfaat keberadaannya, hanya orang-orang aparatur desa, jadi hanya orang-orang tertentu saja tanpa melibatkan nelayan terdampak dari kegiatan eksplorasi itu,” ujarnya.
Dari audiensi tersebut pihaknya berharap untuk bantuan CSR supaya benar-benar memperhatikan dan membedakan antara desa terdampak dengan masyarakat nelayan terdampak. Sebab hal tersebut berfungsi dalam menyalurkan bantuan guna tepat sasaran.
“Nantinya pihak yang menyalurkan bantuan bagi nelayan terdampak harus berseragam Petronas, jadi masyarakat bisa tahu petugasnya, untuk masalah penggemukan sapi yang katanya mau dibantu, saya lihat semua tidak ada hanya sebatas ucapan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sampang Fadol meminta kepada semua pihak untuk melibatkan elemen masyarakat nelayan yang terdampak dari program tersebut. Sehingga tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan secara sepihak.
“Aliansi nelayan terdampak tidak menyalahkan keberadaan Petronas Carigali Nort Madura II Ltd, hanya saja nelayan terdampak meminta kepastian dan kejelasan terkait program apa saja yang akan dilakukan selama beroperasi di perairan utara itu,”ujar Fadol.
Menurut Fadol kemungkinan akan dilakukan musrenbang khusus mengenai CSR dari Petronas. Sehingga masyarakat nelayan terdampak benar-benar mengetahui program dan transparan by data.
“Yang pasti aliansi nelayan terdampak dari perwakilan Banyuates dan Sokobanah tidak menolak, hanya saja meminta kejelasan apa saja yang akan dilakukan dan dampak yang akan diterima masyarakat setempat,” pungkasnya. (Alim/MH)
