Pupuk Langka, Puluhan Mahasiswa Demo Dinas Pertanian Sampang

Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) saat aksi di depan Kantor Dinas Pertanian, Kamis (12/11). (AW/MI)

maduraindepth.com – Disebut mengalami kelangkaan dan terindikasi penjualan pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) demo kantor Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten setempat, Kamis, (12/11).

Ketua Formasa Arifin menyatakan, kondisi ketersedian pupuk bersubsidi di wilayah Sampang kini dikeluhkan oleh para petani karena sulit didapat. Berdasarkan hasil temuannya di bawah dan kroscek sampel di 186 desa dan kelurahan, keberadaan pupuk bersubsidi mulai terjadi kelangkaan dan harganya melebihi HET.

banner 728x90

Berdasarkan Permentan No 1 Tahun 2020 yaitu harga untuk pupuk urea seharga Rp 90 ribu per 50 kilo (per sak) dan pupuk Sp36 seharga Rp 100 ribu per sak. Namun faktanya di masyarakat, beber Arifin, harga pupuk urea mencapai harga Rp 120-150 ribu per sak dan pupuk Sp36 mencapai harga Rp 150-160 per sak.

“Setelah kami kroscek ke bawah, keberadaan pupuk sudah mulai langka dan harganya juga mahal yaitu mencapai Rp 150 per sak. Ya mau tidak mau petani harus membelinya dengan non subsidi karena kebutuhan untuk cocok tanam,” katanya.

Menurutnya, polemik itu terjadi karena lemahnya pengawasan dan kinerja Dinas pertanian. Sehingga sangat diperlukan evaluasi kembali keberadaan petugas lapangan dan Balai Penyuluh Pertanian di setiap Kecamatan.

Baca juga:  IKA PMII Pamekasan Tuntut Oknum Pemukulan Massa Aksi Diproses Hukum

“Sebenarnya ini yang menjadi akar persoalan ini karena tidak aktifnya petugas lapangan maupun petugas di Balai pertanian. Malah gedung BPP di Kecamatan seperti rumah hantu,” tudingnya.

Yang paling miris, lanjut Arifin, bantuan benih padi dari Dinas Pertanian yang semestinya gratis malah diperjual belikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di bawah.

“Ini kan bantuan benih gratis, tapi nyatanya di bawah diperjualkan, harganya mulai Rp 50-90 ribu. Kami siap mempertanggung jawabkan temuan kami ini,” tegasnya.

Ditanya daerah mana saja yang berpolemik persoalan pupuk dan bantuan benih padi, Arifin mengaku terjadi di sejumlah Desa di Kecamatan Jrengik, Robatal, Kedungdung. “Lokasi-lokasi desa yang terjadi ini memang jauh dari pantauan dinas,” bebernya.

Disperta Bantah Pupuk Alami Kelangkaan

Sementara Plt Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Sampang, Suyono menyatakan, ketersedian pupuk di wilayah ditegaskan tidak mengalami kelangkaan sebab pihaknya telah mendapat tambahan pupuk dari Kementan sebanyak 1.775 ton per 5 Oktober 2020 lalu. Bahkan, lanjut Suyono, terdapat sisa kuota lebih dari perhitungan kebutuhan, dan ketersedian pupuk di masing-masing kios masih ada.

“Memang untuk petani yang belum masuk ke RDKK tidak bisa membelinya. Karena itu aturannya. Karena nanti pihak pupuk Indonesia akan melakukan penagihan melalui dashboard bank. Bisa digesek atau formulir manual. Jadi di luar itu, tidak bisa dipertanggung jawabkan dan tidak dilayani. Sehingga jalan satu-satunya petani memakai pupuk nonsubsidi atau dengan pupuk organik lainnya,” terangnya.

Baca juga:  Pupuk di Bangkalan Langka, Warga Wadul Ke Anggota DPRD Bangkalan

Mengenai harga pupuk, Suyono menegaskan tidak ada perubahan HET yaitu pupuk urea seharga Rp 90 per sak, Sp36 seharga Rp 100 ribu per sak, NPK Rp 115 ribu per sak, dan ZA Rp 70 ribu per sak manakala petani melakukan pembelian di kios resmi.

“Harga HET berlaku di kios resmi. Kalau petani hanya duduk di rumah dan diantarkan, ya otomatis nambah biaya pengiriman. Dan sak pupuk harus tersegel alias isi pupuk per sak tidak boleh dikurangi untuk diecer,” tegasnya.

Suyono juga menjelaskan, kuota penerimaan pupuk subsidi setiap petani berbeda-beda mulai 30-60 kilo. Sehingga meski petani sudah tercatat di RDKK dengan kondisi tersebut juga tidak bisa terlayani oleh pihak kios resmi.

Ia juga menyarankan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan anggotanya dan disertai dengan bukti pembelian melalui formulir. Nanti dikumpulkan untuk dibawa ke kios dan bisa beli dengan jumlah ton dan dibagikan ke anggotanya.

“Nah, disitulah ada harga HET plus biaya kirimnya (ongkir), dan itu sudah kesepakatan. Jika ada yang beli di luar itu laporkan,” tegasnya.

Ditanya soal adanya dugaan benih padi gratis terindikasi diperjual belikan, Suyono berjanji akan menelusurinya. pihaknya menyebutkan, bantuan benih yaitu 277 ton.

“Nah kalo kita sudah mati-matian mencari bantuan pupuk dan benih ke pusat dan sementara petaninya seperti ini, kami akan cari petani ini,” tutupnya. (AW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *