maduraindepth.com – Peluncuran tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sampang berlangsung di tengah menguatnya sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG Banyuanyar 004, Banyuanyar 005, dan Gunung Sekar 003 resmi diluncurkan melalui kegiatan launching dan doa bersama yang dipusatkan di SPPG Banyuanyar 004, Sabtu (31/1/2026).
Acara tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah, di antaranya Dandim 0828/Sampang yang diwakili Kasdim Mayor Cba Sanuri, Pasiter Kodim 0828 Kapten Cba Heri, Danramil 0828/01 Sampang Kapten Inf Abd. Azis, Kapolsek Kota IPTU Indarta, Camat Sampang Aminullah, serta Lurah Banyuanyar Muhajir.
Di balik seremoni peresmian, masukan keras dari lembaga pendidikan menjadi sinyal peringatan dini. Sejumlah sekolah menyoroti kualitas makanan, konsistensi menu, dan keseragaman standar layanan antar-dapur MBG, terutama setelah terjadinya pergantian dapur layanan. Perbandingan antar-SPPG dinilai tak terhindarkan, sementara keluhan wali murid kini semakin terbuka di ruang publik.
Masukan tersebut menjadi alarm serius bahwa keberlanjutan MBG tidak bisa hanya mengandalkan penambahan dapur. Tanpa pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh, program berisiko kehilangan kepercayaan penerima manfaat, khususnya sekolah dan orang tua siswa.
Menanggapi hal itu, Kasdim 0828/Sampang Mayor Cba Sanuri menegaskan bahwa seluruh SPPG harus mematuhi standar operasional secara ketat. Ia mengingatkan bahwa keamanan pangan dan kelayakan konsumsi adalah batas yang tidak bisa ditawar, mengingat sasaran program adalah anak-anak.
Peringatan juga datang dari sisi keamanan. Kapolsek Kota IPTU Indarta menegaskan bahwa keluhan yang dibiarkan berlarut berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial. Menurutnya, Polri siap mengawal pelaksanaan MBG, namun pengelola harus responsif terhadap masukan agar tidak memicu kegaduhan di masyarakat.
Sementara itu, Camat Sampang Aminullah menilai kritik dari sekolah sebagai peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan agar MBG tidak terjebak pada seremoni belaka.
Dengan MBG yang kini berada di bawah pengawasan publik, peluncuran tiga SPPG di Sampang menjadi peringatan awal bahwa kualitas, konsistensi, dan akuntabilitas adalah harga mati. Jika tidak, sorotan dipastikan akan semakin tajam.(Poer/MH)
