maduraindepth.com – Wakil Bupati Bangkalan, Mohni mengungkapkan, ada sejumlah faktor pemicu terjadinya masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Diantaranya, rendahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan.
“Kemudian belum sinergitas layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, serta rendahnya tingkat ketahanan keluarga dalam rangka pencegahan,” katanya, saat menghadiri Seminar Hukum yang diselenggarakan TP PKK Kabupaten Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, seperti dilansir di laman resmi Pemkab Bangkalan, Selasa (7/12) kemarin.
Mohni berharap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Bangkalan bisa ditekan. Caranya, kata dia, dukungan semua pihak termasuk peran keluarga sebagai upaya meminimalisir tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok rentan.
“Setiap anak wajib mendapat hak-hak dasar berupa hak bermain, hak mengenyam pendidikan formal, hak perlindungan hukum termasuk hak asuh,” ujarnya.
Ia juga berharap agar masyarakat tidak sungkan-sungkan melapor kepada petugas. Menurutnya, kasus kekerasan pada anak tidak perlu disembunyikan, tidak ditutup-tutupi sehingga korbannya dapat ditangani dengan baik, terutama penanganan psikologinya.
“Anak pasti trauma saat jadi korban kekerasan. Memulihkan mental itu yang paling susah. Harapannya pada masyarakat untuk melaporkan ke petugas jika terjadi kekerasan pada anak. Biar ada penanganan dari dinas,” tutupnya. (*)
