maduraindepth.com – Rapat paripurna DPRD Bangkalan tentang penetapan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD tahun 2022 molor hingga tiga jam lebih, Senin (19/9). Pemicunya, banyak anggota dewan yang tidak hadir pada rapat tersebut.
Semula, rapat paripurna dijadwalkan pukul 10.00 di ruang Cipta Indra Caktidharma lantai 3 gedung DPRD Bangkalan. Karena masih menunggu kehadiran para anggota dewan, rapat baru dimulai sekitar pukul 13.40.
Absensi kehadiran rapat paripurna hanya terisi 23 anggota dewan dari jumlah 50 kursi. Wakil rakyat yang ada di dalam ruang rapat juga tak sesuai dengan daftar hadir. Hanya 15 anggota dewan yang mengikuti penetapan perubahan anggaran tersebut. Artinya, lebih dari separuh anggota DPRD Bangkalan bolos kerja alias tidak masuk kantor.
Meski tidak kuorum, rapat paripurna tetap dilaksanakan. Ketua DPRD Bangkalan, Muhammad Fahad terlihat memimpin rapat didampingi unsur pimpinan dewan dan Bupati. Tepat pada pukul 13.45 rapat itu ditutup. Kemudian dilanjutkan penandatanganan bersama penetapan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2022.
Muhammad Fahad tidak banyak berkomentar perihal tidak disiplinnya anggotanya. Namun dia mengakui bahwa rapat paripurna ini tidak kuorum. Pihaknya akan menyurati fraksi-fraksi di DPRD Bangkalan agar lebih disiplin masuk kantor.
“Nanti saya akan menyurati fraksi-fraksi, sesuai dengan tatib (tata tertib),” singkatnya.
BACA JUGA: Pupuk di Bangkalan Langka, Warga Wadul Ke Anggota DPRD Bangkalan
Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron turut menanggapi tidak disiplinnya para anggota DPRD Bangkalan. Menurut dia, 50 anggota dewan harusnya lebih aktif, karena sudah ada fasilitas kantor yang bagus dan megah.
“Sebenarnya ini ranahnya anggota dewan, tapi mudah-mudahan ke depan anggota dewan ini semakin aktif karena kantornya sudah bagus, kami berharap lebih disiplin,” ucapnya.
Perihal rapat paripurna yang molor hingga tiga jam lebih, Ra Latif menyebut, harus ada perubahan dari para anggota dewan. Utamanya, lebih disiplin waktu. Pada rapat paripurna penetapan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2022 ini, Pemkab Bangkalan lebih fokus pada peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD).
“Memang PAD ini selalu kami upayakan untuk terus meningkat, seperti (pajak) restoran, penginapan dan sektor lainnya agar sesuai target yang kami harapkan,” tutupnya. (*)
