maduraindepth.com – Serah terima jabatan (Sertijab) Bupati Sampang periode 2025-2030 berlangsung hari ini, Rabu (5/3), di Pendopo Trunojoyo. Dalam agenda ini, Pj Bupati Rudi Arifiyanto secara resmi menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada Bupati Slamet Junaidi dan Wakilnya Ahmad Mahfudz.
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan menyatakan kesiapannya bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam lima tahun kedepan. Pihaknya berharap, kepemimpinan Buati Slamet Junaidi dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Kami siap bekerja sama dan bersinergi untuk mewujudkan Sampang Hebat Bermartabat Plus demi kemajuan daerah,” tegas Rudi.
Sementara Bupati Slamet Junaidi atau Aba Idi berkomitmen melanjutkan dan mempercepat pembangunan daerah. Dalam pidato perdananya, Ia menyampaikan empat misi utama, yaitu memperkuat nilai religius dan budaya, meningkatkan ekonomi berbasis UMKM, membangun infrastruktur berkualitas, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang inovatif.
Dengan terlaksananya sertijab ini, Bupati dan Wakil Bupati Sampang akan segera menyusun RPJMD sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan. “Saatnya kita bersatu membangun Sampang tanpa sekat politik. Mari bersama-sama menjadikan Sampang lebih maju dan bermartabat,” kata Slamet Junaidi.
Aba Idi berharap, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sampang demi kesejahteraan rakyat.
Aba Idi Diwanti-wanti Soal Dana Desa
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang turut hadir dalam acara sertijab, menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Ia menyebut bahwa RPJMD Kabupaten Sampang harus selaras dengan Astacita, visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) A.I. Putranto, dalam sambutannya mengingatkan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dana desa yang kini meningkat hingga Rp 7 miliar per desa.
“Pastikan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jika ada penyalahgunaan, jangan ragu untuk melaporkannya,” tegasnya. (Pur/MH)
