maduraindepth.com – Sumber daya listrik pada umumnya memang harus dirasakan masyarakat Indonesia. Berbanding terbalik jika listrik yang ada untuk menunjang kemaslahatan rakyat masih terus menjadi persoalan.
Dikaitkan dengan adanya aliran listrik yang harus dinikmati masyarakat Indonesia, saat ini menjadi problematika masyarakat Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Dimana problem ini terus mencuat hingga merembet ke politisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.
Usut punya usut, Politisasi Pilkada telah dimulai sejak tahun 2019 ini. Hal itu disampaikan oleh Juhairi selaku koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Kepulauan Masalembu (FKM-KM).
Ia mengatakan, jika beberapa kali pihaknya mendapatkan informasi terkait dengan Pilkada Sumenep 2020 mendatang. “Ada Partai Politik (Parpol) di Sumenep yang menyebut nama Hairul Anwar, direktur pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Masalembu, masuk dalam bursa bakal Calon Bupati (Cabup) atau Calon Wakil Bupati (Cawabup) di Pilkada Sumenep mendatang,” katanya, pada maduraindepth.dom, Senin (28/10/2019).
Atas hal ini, kata Juhairi, FKM-KM mengkritisi secara keras masuknya Hairul Anwar dalam bursa Cabup dan Cawabup Sumenep 2020 mendatang. “Kami sangat menyayangkan jika ada Parpol di Sumenep yang menyebut dan mendukung Hairul Anwar masuk dalam bursa Cabup dan Cawabup,” terangnya.
Alasannya, lanjut Juhairi menegaskan, Hairul Anwar dan timnya diklaim menjadi aktor dibalik tidak berjalannya pengelolaan layanan PLTD di Kepulauan Masalembu.
“PLTD yang seharusnya hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah semakin membuat menderita dengan penerapan tarif yang sangat mahal,” paparnya.
Pihaknya menambahkan, penghitungan ketentuan tarif juga tidak transparan kepada publik. “Tidak ada kompensasi dan pemotongan tarif ketika layanan listrik saat sedang padam,” ucapnya.
“Sementara itu, tindakan pemutusan layanan juga seringkali dilakukan sewenang-wenang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu,” imbuhnya.
Juhairi menuding, saat ini PLTD hanya dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. “Pengelola dan oknum-oknum yang punya kedekatan khusus dengan manajemen pengelola PLTD itu yang tahu,” tudingnya.
Hairul Anwar: Saya Serahkan Kalau Mereka Memang Mampu
Terpisah, Hairul Anwar, selaku pemilik PLTD di Kepulauan Masalembu, membantah jika adanya PLTD dianggap tidak difungsikan pada semestinya.
“Itu kan murni punya swasta, tidak ada subsidi. Sedangkan disana itu ada 850 pelanggan. Maunya masyarakat Masalembu itu kan listrik hidup 24 jam. Sekarang listrik sudah hidup 8 jam yang dikelola swasta tanpa subsidi dari pemerintah. Selama empat tahun kita mengelola ini sudah luar biasa, cuma masyarakat sana tidak tahu,” ungkapnya pada maduraindepht.com setelah ditemui di kantornya, Rabu (30/10).
Menurutnya, PLTD yang dikelolanya selama 4 tahun lebih itu telah banyak memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat. “Kalau dulu sebelum dikelola kita, mereka menggunakan solar subsidi, ya nggak ada masalah. Bahkan, kalau memakai solar subsidi pun, ya impas dengan dikurangi biaya perawatan,” jelasnya.
Berbicara tarif per-bulan, PLTD yang di Kepulauan Masalembu, Hairul Anwar menyatakan, meski banyak yang menunggak, persoalan tersebut tidak menjadi persoalan. Sebab, adanya PLTD telah membantu masyarakat untuk merasakan listrik.
“Dengan tarif seperti itupun, rata-rata tunggakan pelanggan di Masalembu antara 42 persen sampai 56 persen tiap bulan. Banyak yang tidak bayar, ya repot kita mengeluhkan seperti itu. Saya sudah bilang ke Pemerintah Daerah segera ini dialihkan ke PLN,” tegas Hairul.
Bahkan, Hairul mengecam jika beberapa oknum mempersoalkan adanya PLTD di Kepulauan Masalembu. Hal itu diklaim dilakukan oleh pelanggan nakal.
“Kalau ada yang mempermasalahkan PLTD ini mereka itu rata-rata pelanggan yang nakal, vokal memang, kalau pelanggan yang lain tidak ada masalah,” bebernya.
Selain itu, Hairul juga mengungkapkan, siapapun yang bisa mengelola PLTD itu dengan benar, dengan peduli dipasrahkan. “Saya bilang malahan, kalau memang masyarakat Masalembu mampu, silahkan kelola sendiri itu PLTD, tidak jadi beban ke saya,” ucapnya.
“Untuk mensubsidi itu saya yang nanggung. Kalau Pemda ya nggak ada uangnya,” pungkasnya. (MR/MH)
