maduraindepth.com – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus mutlak dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan menyebutkan sejak akhir 2018 capaian PAD masih 91,12 persen atau mencapai Rp 205 miliar dari target Rp 225 miliar.
Angka tersebut masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan capaian PAD daerah lain. Misalnya Gresik dan Sidoarjo yang hampir tembus di atas Rp 3-4 miliar.
Menurut Bupati yang akrap disapa Ra Latif capaian PAD Bangkalan apabila ditarget Rp 3 miliar butuh kerja ekstra antar organisasi perangkat daerah (OPD). Apabila hanya dilaksanakan sepihak, kebergantungan terhadap pemerintah pusat akan masih tinggi.
Meski demikian, dia berupaya secara perlahan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Utamanya membenahi pendapatan dari segala sektor. Tujuannya agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Sehingga kebergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat lambat laun berkurang.
Capaian tersebut tidak membuat pemerintah berbangga diri. Mengingat masih ada sejumlah titik wajib retribusi yang belum ditertibkan. “Ada yang memang sudah melebihi target misalkan Dispora, tetapi OPD yang lain ada juga yang belum. Ini harus terus kita dorong agar lebih di tahun depan bisa maksimal,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Bangkalan itu.
Dari itu, legislator dari PPP itu mendesak kepada seluruh OPD untuk terus menggenjot PAD agar mencapai dan melebihi target. “Harus mencapai target hingga tutup anggaran diakhir tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bangkalan Abdul Asis menekan OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan agar mendata ulang penghasilan pembangunan dari berbabagi sektor.
“Pemerintah harus mendata kembali sektor penghasilan seperti pariwisata dan perhotelan. Sebab selama ini di Bangkalan beberapa sektor penghasilan kurang maksimal,” ujar Asis dikonfirmasi terpisah.
Menurutnya, salah satu upaya peningkatan pembangunan. Pemkab memperhatikan lajunya perkembangan sektor dari semua bidang. Sehingga PAD mudah ditelaah. Dari itu, pemkab bisa mengevaluasi. Kemudian bisa memperbandingkan. Apabila dalam setiap tahun ada peningkatan, maka prospek pembangunan daerah berjalan baik.
“Namun kalau tidak terdata dengan seksama dan tersusun rapi, apalagi sampai tidak jelas penghasilannya berapa dan di dapat dari apa, ini perlu berbenah,” tandasnya. (NR/MI)
