maduraindepth.com – Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sampang Hj Mimin Slamet Junaidi memberi bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas. Ini diberikan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, Kamis (31/12).
Hj. Mimin menyampaikan, modal usaha tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan membuka usaha. Diharapkan, bantuan modal tersebut bisa meningkatkan ekonomi para penyandang disabilitas. Sehingga bisa bermanfaat, baik untuk keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.
Menurutnya, kaum difabel tidak boleh dimarginalkan, mereka harus diperlakukan setara seperti orang-orang pada umumnya. Di sisi lain, Hj. Mimin meminta agar jangan sampai ada diskriminasi dalam bentuk apapun yang menjurus kepada penyandang disabilitas di Sampang.
“Sampang harus menjadi kabupaten yang ramah bagi kaum difabel, sehingga pembangunan manusia di Kabupaten Sampang menyentuh semua golongan,” ucap istri Bupati Sampang tersebut, Kamis (31/12).
Ia menegaskan, kaum difabel juga harus dimotivasi agar memiliki kepercayaan diri dan kapasitas di tengah-tengah masyarakat. Mereka, sambungnya, harus didorong mengembangkan potensinya.
Tidak hanya itu, Hj. Mimin juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan pendataan yang akurat terkait penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang. Sebab, dengan adanya data tersebut bisa membantu pemerintah setempat guna merumuskan kebijakan yang tepat.
“Kepada Dinas Sosial, saya berharap agar terus melakukan pemutakhiran data jumlah kaum difabel sehingga populas difabel di sampang terpetakan dengan baik,” pintanya.
“Karena itu, kami mengimbau agar PPDI ikut mendorong keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas supaya mendaftarkan anggota keluarganya ke Dinas Sosial (Dinsos),” sambungnya.
Ia mengungkapkan, kegiatan memberikan modal usaha bagi para penyandang disabilitas sudah direncanakan sejak lama. Namun karena terkendala pandemi COVID-19, program teresebut masih memerlukan waktu.
“Saya dan bapak Bupati berharap program ini bisa berkelanjutan, dan data disabilitias di Kabupaten Sampang bisa terdata dengan valid,” harapnya. (RIF/MH)
