maduraindepth.com – Pengurus bersama anggota Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura (P4TM) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dengan membawa aspirasi untuk kepentingan petani tembakau. Aspirasi itu disampaikan karena petani tembakau butuh pengawalan melalui peraturan daerah (Perda).
“Pengawalan Perda tembakau, khususnya di Pamekasan yang berkaitan dengan sampel. Supaya sampel atau contoh tembakau ikut dibeli dan ditimbang agar tidak merugikan petani,” ujar Wakil Ketua P4TM, Abdul Bari, Senin (26/6).
Demi kepentingan para petani, pihaknya mengaku terus berupaya memaksimalkan pengawasan terhadap perwakilan pabrikan dalam pembelian tembakau. Supaya tidak ada permainan harga yang merugikan petani serta tidak ada isu gudang tutup dalam penyerapan tembakau Madura.
“Pemerintah daerah dan perwakilan gudang harus mempublikasikan secara valid data kebutuhan maupun kuota pembelian tembakau 2023,” imbuhnya.
Guna membantu penjualan tembakau, Bari berikhtiar untuk mengembalikan kejayaan para petani tembakau di wilayah Madura. Lantaran, terdapat beberapa persoalan yang berdampak terhadap petani tembakau mengalami kerugian.
“Permasalahan yang terjadi, ada isu pupuk langka, pengambilan sampel tembakau yang cukup besar dan merugikan petani, hasil timbangan tembakau milik petani berkurang, serta tembakau luar masuk atau dijual ke Madura saat musim panen,” lanjutnya.
Pihaknya datang dan menghadap Komisi II, DPRD Pamekasan demi tujuan mengembalikan kejayaan untuk petani tembakau Madura tercapai. Sehingga sangat perlu berbicara dengan anggota legislatif, terutama pengawalan terhadap Perda tentang petani tembakau.
Bahkan di hadapan anggota Komisi II, DPRD Pamekasan, Bari menyalurkan aspirasi terkait isu kondisi pupuk subsidi langka untuk petani tembakau. Selain itu, juga terkait informasi pencabutan pupuk bersubsidi untuk petani tembakau.
Bari mengajak pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan anggota DPRD saling mendukung terhadap berbagai upaya yang dilakukan P4TM. Pemerintah diminta harus mengadakan pertemuan dengan skala besar yang melibatkan seluruh unsur yang terlibat dari hulu sampai hilir tentang tembakau.
“Semua perwakilan gudang diminta untuk membuat surat pernyataan atau komitmen bersama bahwa pembelian tembakau akan berlaku adil dan tidak curang terhadap petani. Surat pernyataan, harus tertulis bersama dan disaksikan semua elemen yang berhubungan dengan tembakau,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II, DPRD Pamekasan, Moh. Ali menegaskan, bahwa pengawasan harus masuk di seluruh pabrik dan gudang yang melakukan transaksi jual beli tembakau di Madura. Menurutnya, Break Even Point (BEP) harga tembakau harus sinkron dari pemerintah, yaitu ada sandi dengan P4TM, serta memperjelas izin perseorangan, pabrikan, dan kemitraan jual beli tembakau.
“Telah menjadi kesepakatan bersama, menjalankan komitmen pemerintah maupun kemitraan dalam rangka dapat memaksimalkan perekonomian masyarakat petani tembakau. Segera mengawal demi membantu petani tembakau Madura,” tukasnya. (Rafi/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Di Sini
