maduraindepth.com – Kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020 mendapat respon dari ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sampang Baihaki Munir. Anggota DPRD asal Desa Gunung Kesan ini mengingatkan Bupati H Slamet Junaidi dan Wakilnya, H Abdullah Hidayat segera merealisasikan Kartu Sakti Sampang Hebat Bermartabat yang sempat dijanjikan pada masa kampanye di Pilkada 2018 lalu.
“Mulai 1 Januari tahun depan, BPJS kesehatan akan mengalami kenaikan, dan hal ini jelas membebani masyarakat,” ujar Baihaki, saat ditemui di ruangannya, Rabu (27/11/2019).
Dijelaskan Baihaki, presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
Dalam Perpres tersebut, lanjut Baihaki, terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 yakni untuk kelas III menjadi Rp 42.000, Kelas II menjadi Rp 110.000, sedangkan untuk Kelas I menjadi Rp 160.000,-
“Per 1 Januari 2020 kenaikan BPJS akan mulai diberlakukan, sehingga sangat penting Bupati Sampang segera mempersiapkan Kartu Sakti Sampang Hebat Bermartabat,” tuturnya.
Jumlah terbesar penduduk Kabupaten Sampang kata dia, adalah masyarakat tani dan nelayan, dan mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Namun jika kenaikan BPJS menjadi beban bagi masyarakat, maka otomatis mereka akan terlepas dari jaminan kesehatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, karena iuran yang tidak sanggup mereka penuhi.
“Sudah waktunya Kartu Sakti Sampang Hebat bermartabat ini diluncurkan, saya hanya ingin mengingatkan janjinya dulu, karena janji adalah hutang,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan Bupati terkait kesiapan Kartu Sakti Sampang Hebat Bermartabat bagi masyarakat miskin. (RIF/AW)
